• English
  • Bahasa Indonesia

Pemilu Demokratis: Butuh Pengawasan Partisipatif dan Dukungan Pemda

Tanjung Pandan, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu bisa dikatakan berlangsung secara demokratis jika masyarakat sadar apa itu Pemilu, menganggap Pemilu itu adalah kepentingan bersama dan ikut berpartisipasi dalam Pemilu.

Hal itu disampaikan oleh pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, pada kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubal Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi di Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (12/02).

Nelson menambahkan, persentase partisipasi masyarakat yang semakin menurun dari tahun ke tahun dikarenakan masyarakat belum antusias untuk mengikuti Pemilu. Oleh karena itu, pengawas Pemilu akan melakukan strategi berupa kegiatan yang dianggap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

 “Dengan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat untuk ikut aktif mengawasi Pemilu, akan meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu”, ujar Nelson.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dikhawatirkan jika Pemilu langsung itu tidak berlangsung secara demokratis dan terjadi konflik, bisa dijawab dengan melakukan persiapan penyelenggaran dengan baik.

Terkhusus penyelenggara Pemilu, bagaimana merespon peta konflik masalah yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, jajaran pengawas Pemilu mengambil langkah sedini mungkin melakukan sejumlah identifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi.

Persiapan dengan mencoba membedah persoalan-persoalan Pemilu nasional kemarin dan mengevaluasi Pemilukada seluruhnya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka merespon pelaksanaan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota nantinya dapat berjalan dengan baik dan transparan.

Selain itu, di daerah struktur masyarakat dengan tingkat perbedaan sosial, ekonomi, politik berpotensi menimbulkan masalah. Untuk itu, support dari Pemerintah Daerah terkait anggaran, SDM, fasilitas, sarana dan prasarana sangat memengaruhi terwujudnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang demokratis, “dengan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda akan memungkinkan untuk  menekan efek-efek negatif pelaksaan Pemilu ini”, jelasnya.

Penulis : Muhtar

Editor  : Ahmad Ali Imron

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text