Manado, Badan Pengawas Pemilu - Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 yang digelar di Hotel Novotel, Manado, Senin (12/10), dihadiri pasangan calon (paslon) gubernur serta sejumlah paslon yang bertarung di tujuh kabupaten/kota di Sulut. Saat memberi sambutan dalam acara yang diikuti sekitar 500 orang tersebut, Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengingatkan agar seluruh paslon berkompetisi dengan cara-cara yang beradab, salah satunya dengan tidak mempraktikkan politik uang.
"Kami ingin ajak kepada seluruh kandidat, tim pemenangan dari masing-masing calon, sepanjang dilakukan politik uang, berarti kita belum mampu tempatkan pemilu itu peruntukannya buat rakyat. Ajari kami cara-cara yang beradab. Ajari kami cara-cara masyarakat Sulut yang kaya akan budaya, moral, dan etika," kata Nasrullah dalam sambutannya.
Nasrullah melihat, politik uang menjadi salah satu potensi pelanggaran dalam proses pemilihan di Sulut. Merujuk pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2015 yang dirilis Bawaslu awal September lalu, pada aspek politik uang Sulut mendapat skor 2,73 atau masuk dalam kategori cukup rawan. Menurutnya, potensi terjadinya politik uang di Sulut cukup besar.
Rakyat, sambung Nasrullah, harus diperlakukan secara manusiawi atau beradab dengan cara tidak menggunakan politik uang. "Tolong kembalikan kedaulatan rakyat pada wilayah yang seharusnya. Jangan dipermainkan dengan uang," imbuhnya. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu, agar menindak tegas segala bentuk politik uang yang ditemukan.
Dalam memerangi politik uang, Nasrullah meminta kepada polisi serta jaksa untuk menegakkan aturan terkait dengan baik. "Bantu kami, masyarakat, agar disuguhkan pemimpin yang berintegritas, tanpa satu sen pun politik uang," tegasnya. Selain politik uang kepada pemilih, ia juga mengingatkan soal potensi politik uang kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun pengawas pemilihan.
"Jangan titipkan kepada kami (penyelengara) satu rupiah pun atau apapun. Dan Jjka ada KPU dan jajaran ke bawah atau panwas ke bawah yang minta sesuatu, kami akan pecat dalam 1x24 jam," tandasnya.
Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengungkapkan persaingan antar paslon, tim kampanye, maupun pendukung calon, harus dilandasi dengan komitmen etika dan moral. "Kita yakini, pemilihan ini satu proses demokrasi yang harus kita jaga bersama," imbuhnya. Karena itu, sambung dia, seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga ikut mengawal jalannya pemilihan di Sulut.
"Hasilnya terpilih pasangan calon yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat, lewat pemilihan yang bermartabat dan berintegritasn" katanya.
Sementara itu Penjabat Gubernur Sulut, Sony Sumarsono berharap suasana damai yang ada di provinsi tersebut dapat terpelihara. Seluruh komponen yang ada di daerah tidak hanya berupaya jaga suasana damai jelang dan pada 9 Desember, namun juga seterusnya. Menurut dia, pemilihan serentak harus berjalan sukses. "Bukan hanya sukses terselenggara, tapi juga harus berbudaya, bermartabat, damai, dan harus aman," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Sony juga menyatakan komitmennya dalam mendukung penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Ia memberikan jaminan kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk secara aman, nyaman, tertib, dan kondusif guna melaksanakan pemilihan serentak dengan baik. "Kita memfasilitasi proses supaya KPU dan Bawaslu dalam bekerja merasa aman nyaman," tandas Sony.
Rakor Stakeholders dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo dan dihadiri pula oleh Penjabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono, Kapolda Sulut Wilmar Marpaung, Pimpinan Bawaslu Sulut dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kot se-Sulut, KPU Provinsi Sulut, tim sukses, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, partai politik, dan media massa. Rakor Stakeholders di Manado, Sulut ini akan berlangsung hingga Rabu (14/10).
Penulis: Haryo Sudrajat
Foto : Hendru Wijaya
 |
 |
Webmail
