Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sungguh-sungguh mencermati persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena sebagai acuan pengadaan logistik. Dalam hal ini, ruang pemutakhiran melalui Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1) dan DPTb2 perlu dimaksimalkan.
Imbauan itu penting, mengingat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 tinggal sebulan lagi. Untuk itu, validasi DPT harus menjadi fokus utama KPU, karena data yang diumumkan belum mengakomodasi seluruh pemilih.
Menurut Nelson, belum akuratnya DPT dipicu persoalan sistem. Dari hasil rapat koordinasi dengan KPU, ada kesepakatan dibolehkannya merevisi DPT, jika jumlah pemilih tambahan terlalu besar yang bisa berimplikasi pada pengadaan logistik surat suara. "Hal terpenting jangan ada tendensi penyalahgunaan DPT," katanya, Minggu (1/11).
Perlu diketahui, DPT merupakan persoalan yang kerap dipermainkan di setiap momen pesta demokrasi. Mulai dari DPT ganda hingga fiktif sering bermunculan, bahkan tak jarang dimanipulasi oleh penyelenggara di tingkat bawah.
Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay tak menampik. Ia mengatakan, DPTb1 merupakan sarana mengakomodasi pemilih yang belum tertampung di DPT. "Di dalam peraturan, surat suara yang dikirim ke TPS ditambah 2,5 persen dari DPT. Selain DPT, ada DPTb1. Jadi masyarakat yang belum ada di DPT, bisa masuk DPTb1," ujarnya.
Sejauh ini, KPU telah menetapkan DPTb1 berdasarkan data dari 227 kabupaten dan kota dari 308 kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Selaku penyelenggara, KPU siap memastikan seluruh prosedur dalam Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai aturan. "Aspek monitoring dijalankan. KPU memberikan perhatian ekstra di daerah-daerah yang memiliki persoalan. Kami juga mendorong kerja sama dengan pengawas dan terbuka diawasi media," kata Hadar.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, titik rawan Pilkada Serentak yang sebentar lagi akan digelar terletak pada DPT. Meski persiapan penyelenggara hamper rampung, persoalan DPT terus mengemuka mulai dari pemilih belum terdaftar, pemilih ganda, hingga pemilih yang sudah meninggal masih ada dalam daftar pemili.
Menurut Fadli, pemicu permasalahan DPT akibat Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak valid. "Diduga tidak valid, karena data administrasi kependudukan di Tanah Air belum rapi dan sempitnya waktu KPU memutakhirkan data pemilih," ujarnya.
Penulis : Kontributor Berita Bawaslu | HS
Editor : Falcao
 |
 |
Webmail
