• English
  • Bahasa Indonesia

Nasrullah : Perpres Tak Perlu Tunggu Mitra Bawaslu Berbadan Hukum

Jakarta, Awaslupadu.Com - Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) usulan Bawaslu, telah memuat rancangan struktur organisasi, kebutuhan anggaran dan sejumlah persyaratan lain. "Tidak tepat jika lanjutan pembahasan Perpres terkait, Kemendagri meminta Bawaslu membentuk badan hukumnya terlebih dahulu,"jelas Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Menurut Nasrullah, rancangan Perpres itu sudah memuat struktur-nya juga memuat kebutuhan anggarannya, jadi sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui. "Jangan susah-susah, kami butuh kepastian Perpres terlebih dahulu, untuk mempermudah proses pembentukan badan lembaga mitra PPL. Ini dimungkinkan karena dalam rancangan Perpres, terdapat ruang untuk ditindaklanjuti lewat undang-undang".

Dalam Rancangan Perpres tersebut ada wadah tindak lanjut pembentukan UU, bahwa dibutuhkan lima pengawas di tiap tempat pemungutan suara (TPS), sekaligus bicara terkait kebutuhan anggarannya yang dibiayai melalui APBN. ”Dalam undang-undang pemilu, memang tidak diatur keberadaan Mitra PPL, namun keberadaannya sangat diperlukan, mengingat pelaksanaan pemilu membutuhkan pengawasan yang lebih maksimal. Inilah yang menjadi acuran awal Bawaslu untuk mengajukan anggaran bagi mitra PPL," tambah Nasrullah.

Selain itu, lanjut Nasrullah, keberadaan orang-orang yang nantinya duduk dalam mitra PPL juga sudah sangat jelas. Sejak awal, Bawaslu telah mencanangkan Gerakan Sejuta Relawan. Di mana pada pola perekrutannya, setiap pengawas pemilu lapangan (PPL) membawa lima orang untuk duduk di mitra PPL nantinya. "Dan saat ini jumlah PPL kami 224 ribu. Jika dikali 5, sudah satu juta orang lebih. Ditambah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kami juga ada sekitar 20 ribu. Kalau dia bawa 5 orang saja, dapat 100 ribu. Jadi kalau seandainya pemerintah mengatakan mitra PPL ada, kami tinggal buka kran”.

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu