Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilu – Pasangan calon, tim pemenangan, maupun masyarakat pendukung salah satu pasangan calon diimbau Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah untuk tidak melaksanakan konvoi maupun pawai yang terkesan memenangkan pasangan calon pasca pemungutan suara. Hal ini dinilai oleh Nasrullah akan menimbulkan konflik di masyarakat yang mengacaukan jalannya proses Pilkada.
Menurut Nasrullah, konvoi maupun pawai ini bisa memprovokasi masyarakat sehingga timbul stigma masyarakat bahwa pasangan calon tersebut yang menang dalam Pilkada. Ia mengingatkan, hasil pemungutan suara ini adalah keputusan dari KPU, bukan dari perkiraan pihak manapun.
“Jika selesai proses perhitungan, jangan ada yang melakukan konvoi maupun pawai. Semua ini bisa mengakibatkan konflik antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya,” tegas Nasrullah ketika melakukan supervisi pungut hitung suara di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Rabu (9/12).
Nasrullah juga mengharapkan jajaran kepolisian yang ada di daerah untuk aktif dalam menciptakan kondisi yang tertib selama Pilkada ini. Jika terjadi konvoi semacam ini, ia mengharapkan jajaran kepolisian daerah segera menghentikan kegiatan tersebut.
“Kalau terlihat ada kegiatan semacam ini langsung dihentikan saja karena dampaknya ke masyarakat. Kita semua tentu tidak ingin Pilkada ini berjalan dengan tidak kondusif karena hal yang semacam ini yang bisa menimbulkan kekisruhan,” ujarnya.
Terkait dengan keamanan, Nasrullah juga berharap tidak ada satu pun intimidasi dari kelompok manapun kepada penyelenggara pemilihan, baik KPU maupun jajaran pengawas. “Sejak Pemilu tahun 1955 hingga saat ini baru di tahun ini ada pengawas TPS karena dianggap memang sangat dibutuhkan untuk mengawasi tahapan Pemilu di tingkat TPS. Pengawas TPS ini juga sangat rentan terkena intimidasi karena berhubungan langsung dengan surat suara. Kami berharap pihak kepolisian juga melindungi jajaran penyelenggara ini. Jangan sampai ada intimidasi,” kata Nasrullah.
Nasrullah juga menegaskan jika ada jajaran pengawas yang mencoba ‘bermain’ dalam Pilkada ini ia minta segera dilaporkan supaya bisa dipidanakan. “Penyelenggara Pemilu yang coba-coba ‘bermain’ akan kita jebloskan ke penjara. Di wilayah penegakan etik, kita juga bisa rekomendasikan ke DKPP untuk memecat penyelenggara pemilu tersebut,” pungkasnya.
Supervisi dilakukan di dua TPS, yakni di TPS 47 Graha Permai dan TPS 53 Kelurahan Sawah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Sebelumnya, bersama Menteri Koordinator Politk, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Nasrullah juga mengunjungi Polres Tangerang Selatan untuk memastikan situasi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian.
Penulis/Foto: Pratiwi/Noersiman
 |
 |
Webmail
