Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Gerakan Masyarakat Peduli Pemilu Bersih mendatangi gedung Bawaslu dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik oknum Panwaslih dan KPU Kabupaten Rokan Hilir, di Jakarta, Senin (11/1). Mereka menuntut agar Bawaslu dan DKPP mengambil tindakan tegas dan memberhentikan jajaran penyelenggara Pilkada tersebut.
“Kami menilai Panwas Rohil dan KPU Rohil melakukan konspirasi yang menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon lain sehingga mengakibatkan selisih suara menjadi luar biasa,” ujar Koordinator Aksi Saharuddin, saat ditemui oleh perwakilan Bawaslu dari Bagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga dan Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, serta DKPP.
Dalam penjelasannya, mereka menduga Panwas dan KPU tidak netral dan berpihak pada petahana, karena sebelum pemungutan dan penghitungan suara, ada beberapa pengaduan terhadap petahana tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Rokan Hilir. KPU setempat pun tidak mau menindaklanjuti sebelum ada rekomendasi dari Panwas.
“Terkait dengan laporan kami yang disampaikan secara sah tapi tidak ditindakluti mau kemana kita melaporkan. Kami mohon Bawaslu mengambil tindakan administratif secara tegas kepada Panwas Kabupaten Rokan Hilir,” tutur Kuasa Hukum salah satu Paslon yang kalah dalam Pilkada.
Petahana, diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya saat masa tenang kampanye Pilkada 2015 lalu. Padahal, tambahnya, jelas dalam UU program-program yang menguntungkan petahana dilarang dilakukan. Atas kondisi tersebut, Panwas dianggap tidak berbuat apapun, sehingga petahana tidak bisa didiskualifikasi.
“Kami mohon agar DKPP dan Bawaslu memecat Panwas dan Kabupaten Rohil karena telah memalukan lembaga penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam keterangannya kepada para pengunjuk rasa, Kasubbag Humas Raja Monang Silalahi mengatakan, bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,
Penulis : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
