• English
  • Bahasa Indonesia

Ketua Bawaslu Usulkan Paslon Teken Komitmen Tak Menyoal DPT

Ketua Bawaslu RI Muhammad menutup acara Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (6/10).

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengusulkan agar para peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 berkomitmen untuk menyepakati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan tidak mempermasalahkannya ketika hasil pemlihan telah ditetapkan. Hal tersebut dilatarbelakangi karena tahapan penghitungan dan penetapan hasil pemilihan kerap menjadi tahapan yang paling berisiko terjadinya sengketa pemilihan akibat ketidakpuasan pasangan calon (paslon) maupun tim pendukungnya terhadap hasil yang telah ditetapkan.

“Memang hal ini tidak diatur di dalam Peraturan KPU. Namun coba dipertimbangkan oleh KPU Provinsi dan kabupaten/kota karena DPT ini sering dijadikan bahan untuk menggugat hasil pemilihan,” kata Muhammad menutup acara Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pengawasan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (6/10).

Muhammad menjelaskan, tim sukses paslon harusnya dari sekarang mengoreksi DPT sehingga pasca penetapan hasil tidak perlu lagi persoalan DPT ini digugat. Menurutnya, jika ada kekeliruan ataupun kesalahan di dalam DPT harusnya diungkap dari sekarang tidak perlu menunggu pasca penetapan hasil baru dicari-cari kesalahan dalam DPT.

“Makanya paslon ini didorong untuk melakukan semacam deklarasi yang ditandatangani untuk tidak menyoal DPT. Kalau ada paslon yang tidak setuju, tandanya mereka sudah ada niat untuk menjadikan DPT ini sebagai ‘alat’ untuk menggugat,” jelasnya.

Sangat disayangkan, sambung Muhammad, jika kepala daerah ditentukan oleh sembilan hakim MK bukan oleh rakyat di daerah tersebut. “Kita berharap jangan sampai ada sengketa yang sampai ke MK karena yang tahu baik atau buruknya pemimpin untuk daerah adalah rakyatnya bukan para hakim MK. Maka dari sekarang kita harus berupaya untuk menjadikan Pilkada ini benar-benar demokratis dan tentunya tiap paslon siap menerima hasil, baik menang maupun kalah,” ujar Muhammad di hadapan dua dari tiga Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir dalam kegiatan Rakor.

Terlepas dari hal itu Muhammad menegaskan kepada jajarannya untuk selalu siaga selama 24 jam sampai penetapan hasil pemilihan. “Panwas harus selalu siaga jika ada laporan dari masyarakat. Mulai sekarang ‘diharamkan’ bagi Panwas untuk menonaktifkan handphone. Saya akan telepon secara acak tiap Panwas ini. Kalau ada handphone yang tidak aktif akan diberikan surat peringatan pertama,” tegasnya.

Selain itu Muhammad meminta masyarakat untuk mengingatkan para pengawas pemilihan jika ditemukan melakukan pelanggaran. “Yang namanya pengawas ini juga manusia sehingga bisa saja mereka khilaf melakukan salah. Jadi kita bersama-sama saling mengawasi agar terwujudnya pemilihan yang memang sesuai dengan kehendak rakyat,” kata Muhammad.

Namun ia juga dengan tegas mengingatkan para penyelenggara pemilihan khususnya para pengawas untuk tidak coba-coba menyimpang dari aturan yang ada. Kalau peserta, kata Muhammad, memang memiliki hasrat yang menggebu untuk bisa menang dalam kompetisi pemilihan sehingga peserta ini kerap melakukan segala cara untuk bisa menang bahkan melanggar aturan sekali pun. Namun, ia sangat menyayangkan jika yang melakukan pelanggaran adalah dari penyelenggara karena integritas penyelenggara seharusnya tidak bisa ‘digadaikan’ dengan kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak dengan rakyat.

“Ingat, satu kali penyelenggara menyimpang, seumur hidup nama kita tercoret. Jadi jangan pernah terpikir untuk melakukan pelanggaran. Kalau ada dari pengawas yang mencoba ‘bermain’ dengan paslon, akan langsung saya pecat,” pungkasnya.

Penulis: Pratiwi Eka Putri

Foto: Christina Kartikawati

Editor : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu