Lampung, Badan Pengawas Pemilu - Ada kelompok mengatasnamakan masyarakat yang memandang bahwa Bawaslu seharusnya tidak lagi diberi kewenangan melakukan pengawasan dalam Pemilu. Menurut kelompok tersebut pengawasan Pemilu sebaiknya diambil alih oleh masyarakat.
Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Nasrullah saat memberi arahan Raker penyusunan rencana kerja Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Tahun anggaran 2017, di Hotel Horison Lampung, Jum’at (4/3) mengatakan jangan sampai statemen yang mengatasnamakan masyarakat ini hanya mementingkan kelompok tertentu.
Menurutnya, dengan adanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah terbukti menjadikan pesta rakyat ini berjalan dengan baik dan demokratis.
Ia menambahkan, dalam melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu berkeyakinan dan akan memerlihatkan serta mengembangkan sebuah demokrasi yang prosesnya berbeda dengan Negara lain. Indonesia harus mampu tampil berbeda dengan caranya sendiri dan tentu keterlibatan masyarakat menjadi hal yang wajib. “Perjalanan demokrasi kita di Indonesia tidak perlu sama dengan di dunia Internasional,” Tegasnya.
Mantan Anggota KPU D.I Yogyakarta itu juga memandang, Bawaslu adalah satu-satunya lembaga yang telah mempertemukan antara masyarakat dengan pemerintah untuk melakukan perubahan dan perbaikan negara Indonesia.
Sebelumnya, lanjut Nasrullah, jarang kita menyaksikan masyarakat bertemu dengan pemerintah. Akan tetapi dengan adanya Bawaslu yang telah mendesain sebuah gerakan sejuta relawan sebagai pengawasan partisipatif yang akhirnya mempertemukan wakil negara dengan wakil masyarakat.
Dikatakan, kalau sampai Bawaslu ditiadakan, maka kita tidak akan lagi menemukan lembaga yang mampu mengkolaborasikan antara keinginan negara dan keinginan masyarakat menjadi satu-kesatuan dalam perbaikan negara Indonesia.
“Jadi, begitu penting adanya lembaga pengawas Pemilu yang sejatinya telah membuktikan taringnya dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/pilkada,”tegas Nasrullah.
Selain itu, pria asal Sulawesi Barat itu menyampaikan bahwa pada Pemilu nasional Tahun 2019 Bawaslu rencananya akan mempersembahkan anugerah mahakam kepada Indonesia melalui pengawasan yang berbasis teknologi. Namun kata dia, pengawasan berbasis teknologi tersebut akan didesain lebih dahulu pada Tahun 2017.
Menurutnya, dengan pengawasan yang berbasis teknologi tersebut, maka masyarakat setidaknya bisa melihat bagaimana proses penghitungan suara secara langsung meskipun hanya 2 sampai 3 menit. Selain itu masyarakat juga bisa melihat C1 plano besar dan berita acara C1 asli di TPS. Masyarakat juga dapat melihat jumlah hasil prolehan suara setiap pasangan calon melaui Website Bawaslu RI.
Penulis /Foto: Irwan
Editor: Ali Imron
 |
 |
Webmail
