Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu merumuskan strategi pengawasan Pemilu 2024 salah satunya berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Pasalnya, kata dia, IKP merupakan sistem peringatan dini (early warning system) yang dapat memetakan kerawanan apa saja yang mungkin terjadi.
"(Saya harap) nantinya Bawaslu dapat membuat strategi kebijakan pengawasan pemilu dengan menyesuaikan dengan IKP. Hal itu agar dalam melakukan tugas-tugas pengawasan basis datanya jelas, basis datanya kuat," kata dia saat membuka Rapat Koordonasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bali, Senin (5/12/2022).
Sehingga, kata dia, pencegahan dapat dilakukan secara optimal berdasarkan data-data yang ada. "Data-data itu akan kita optimalkan, agar nantinya secara tugas (pengawasan) bisa kita laksanakan secara tepat dan sesuai sasaran," ujarnya.
Pria kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara juga berharap Puslitbangdiklat dapat menjadi dapur kebijakan Bawaslu yang akan menghasilkan model-model pengawasan yang tepat. "Kami berharap pertemuan kita saat ini dapat merumuskan kebijakan Bawaslu," ujarnya.
Selain itu, kata Herwyn, dalam melakukan pengawasan pemilu Bawaslu tidak hanya menggunakan metode konvensional, melainkan juga melakukan pengawasan menggunakan teknologi informasi. "Selain melakukan pengawasan secara konvensional yang kita lakukan saat ini, Bawaslu juga akan berorientasi pada pengawasan berbasis cyber dengan menggunakan digitalisasi," ujarnya.
Penulis: Robi Ardianto
Foto: Bhakti
 |
 |
Webmail
