Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meminta Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) perkuat komunikasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam upaya melakukan mitigasi kerawanan Pemilu di Luar Negeri. Pasalnya penanganan pelanggaran di luar negeri patut diperketat menghindari kecurangan yang mungkin terjadi.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan akan ada beberapa kerawanan yang perlu diperhatikan oleh Panwas LN. Dia mencontohkan terkait daftar pemilih yang mungkin akan menjadi permasalahan karena tidak terdata saat pemungutan suara.
"Potensi pelanggaran yang bisa terjadi ada hubungan antara daftar pemilih, logistik dan pemberian suara, bisa saja ada yang tidak sesuai," jelas Herwyn di Jakarta, Kamis (21/12/2023) malam.
Herwyn menyampaikan untuk Panwas LN dapat mencermati data daftar pemilih dapat sesuai waktu pemungutan suara. Jika ada ketidakcocokan, Herwyn meminta untuk Panwas LN menyarankan pemilih dapat mendaftarkan diri dalam daftar pemilih tambahan.
Selanjutnya, dia menyatakan pengawasan perlu juga dilakukan saat masa-masa kampanye saat ini terlebih jika ada pertemuan Caleg, Capres maupun Cawapres di luar negeri. Herwyn meminta Panwas LN jeli kedatangannya terkait tugas sebagai pejabat negara atau kampanye.
"Kawan-kawan pantau gerak Caleg atau Capres dan Cawapres jika ada potensi untuk pemakaian fasilitas negara. Bedakan kehadiran mereka sebagai pejabat negara atau peserta pemilu dan aktivitas yang dilakukan seperti apa," tuturnya.
Terakhir, Herwyn pun menyoroti perihal politik uang yang mungkin terjadi saat pertemuan kampanye. Panwas LN diminta untuk memetakan kerawanan di wilayah hukum pemilu sambil berkordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atas masalah yang harus ditangani.
"Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, nantinya ada video tutorial untuk prosedur penanganan. Sambil perbanyak komunikasi antara Gakkumdu pusat Gakkumdu luar negeri, pertemuan di Jakarta," jelas Herwyn.
Editor: Rama Agusta
Foto: Reyn Gloria
 |
 |
Webmail
