Herwyn Harap SPIP Level Tiga di Bawaslu Segera Tercapai Untuk Menuju Zona Integritas

Ditulis oleh irwan pada Jumat, 5 Agustus 2022 - 17:54 WIB

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bawaslu menyentuh level tiga untuk bisa ketahap zona integritas (ZI) yang di dalamnya mencakup wilayah bebas korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Saat ini SPIP Bawaslu masih di level 2,9.

“Jadi untuk sampai kesana (WBK-WBBM) yang saya sebutkan di atas, terlebih dahulu kita harus menyentuh maturitas SPIP level tiga,” sambung Herwyn saat memberikan sambutan pada Rakernis SPIP di lingkungan Bawaslu di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Bawaslu, lanjut Herwyn, sedang mengimplementasikan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Salah satu kunci keberhasilan SPIP adalah monitoring dan evaluasi kepada Bawaslu daerah yang dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 3 bulan (per-Triwulan).

Dikatakan Herwyn, terdapat empat tujuan dari SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu provinsi Sulawesi Utara 2017-2022 ini menjelaskan SPIP di Lingkungan Bawaslu ini merupakan salah satu proses dari komponen tahapan perkembangan reformasi birokrasi yang sedang diupayakan pertumbuhannya oleh seluruh jajaran Bawaslu.

Selain itu, dia mengatakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, Bawaslu melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Kegiatan Rakernis SPIP Gelombang II di lingkungan Bawaslu ini dihadiri oleh 17 Bawaslu provinsi dan 89 kabupaten/kota yang sudah menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) dengan total peserta 203 orang.

Dalam acara ini pula diadakan bimbingan teknis (bimtek) dan diskusi. Bentuk bimteknya yaitu pengisian kertas kerja SPIP. kegiatan Rakernis SPIP ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian level maturitas SPIP di Lingkungan Bawaslu, sehinga pengajuan predikat zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2023 dapat di lakukan.

Salah satu narasumber, Hanggara Atmana Koordinator Pengawasan Bidang Politik pada Direktorat Pengawasan bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, menjelaskan SPIP di Bawaslu bukan barang baru, sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak akan kesulitan. Apalagi, lanjut dia Bawaslu sudah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan tujuh kali berturut-turut dari BPK RI.

“Apresiasi buat Bawaslu karena bisa mempertahankan WTP sampai ketujuh kalinya. Ini menjadi poin utama untuk tidak kesulitan dalam pelaksanaan SPIP di Bawaslu,” jelasnya.