• English
  • Bahasa Indonesia

Hadapi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Riau Siapkan Program Masuk Desa

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan (kiri) saat memberikan kata sambutan dalam acara Workshop Eksaminasi UU Pemilu dan Pilkada yang digelar Bawaslu Riau di Pekanbaru, Kamis 7 November 2019/Foto: Ranap THS

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Riau menyiapkan program pengawasan masuk desa. Posko pengawasan di tiap desa bakal didirikan sebagai wadah sosialisasi dan penerimaan aduan dugaan pelanggaran. Serta, pelibatan tokoh masyarakat guna memaksimalkan pengawasan.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menjelaskan, ada dua program "grand design' menyambut pilkada tahun depan untuk delapan kabupaten dan satu kota madya di wilayahnya. "Pertama, program Bawaslu Masuk Desa, yakni di setiap desa akan ada posko untuk menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelanggan pemilu," ucapnya.

"Titik kumpul masyarakat di desa seperti Pos Ronda akan dijadikan posko pemilu tersebut," tambah dia saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Eksaminasi UU Pemilu dan Pilkada yang digelar Bawaslu Riau di Pekanbaru, Kamis (7/11/2019).

Rusdi mengungkapkan, hal tersebut berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan adanya Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). "Permasalahannya, dalam UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) biasa masih disebutkan sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)," ujarnya.

Meski begitu, dia meyakini perbedaan penyebutan tersebut tidak menjadi masalah besar, sebab dasarnya sama-sama melakukan pengawasan. "Nah posko pengawasan ini nanti akan dimunculkan kepada publiik. Sekaligus wadah sosialisasi, setidaknya ada papan pengumuman atau selebaran tentang ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan pilkada serta tugas dan fungsi Bawaslu," urainya.

Program kedua, lanjut dia, Bawaslu Riau beserta jajarannya akan melibatkan tokoh masyarakat setempat sebagai pelaku politik di tingkat desa. "Yang mana pelaku politik tingkat desa dipilih tokoh panutan di desa tersebut. Ada kepala desa, aparatur desa, dan kepala dusun. Juga dari BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Mereka akan membantu melakukan pengawasan dan pula diawasi Bawaslu sebagai pelaku politik," jelasnya.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, dalam mennyambut Pilkada Serentak 2020 setidaknya ada yang perlu didiskusikan sebagai bahan kajian terkait tugas dan peran Bawaslu. "Juga bagaimana proses peningkatan proses pemilu dan peningkatan kualitas pengawasan menjadi lebih baik," sebutnya.

Sejauh ini, dia menilai ad dua rezim kepemiluan, yakni rejim pemilihan untuk pilkada dan rezim pemilu. Perbedaan pandangan dan pengaturannya akan disesuaikan dengan aturan terkait. "kKarena itu kita mendorong revisi UU Pilkada agar sesuai denga situasi terkini, seperti sudah permanennya Bawaslu (tingkat) kabupaten/kota," tuturnya.

Fritz menyebutkan, NPHD merupakan masalah yang pertama ditemui. Dia menyanjung atas sudah ditandatangani NPHD untuk sembilan daerah yang menggelar pilkada di Provinsi Riau. Daerah yang menggelar pilkada tersebut yakni, delapan kabupaten meliputi: Rokan Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Bengkalis, Kuantan Singingi, Siak, dan Kepulauan Meranti. Satu lagi di Kota Dumai.

"Isu lainnya soal calon kepala daerah tunggal yang kini mengalami tren peningkatan. Pilkada bukan hanya soal mencoblos, melainkan diskusi untuk menghadirkan kepala daerah yang diinginkan sekaligus pendidikan politik bagi masyarakat. Kalau hanya calon tunggal, pemilihan kepaka daerah kenapa tidak dikembalikan seperti dulu yaitu dipilih DPRD saja," sebutnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk Pilkada 2020 baginya soal pemutakhiran data pemilih tetap. "Lalu, soal netralitas aparatur sipil negara, kepolisian, dan TNI. Masalah berikutnya soal politik uang dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)

Fritz berharap, Pilkada 2020 di Riau mengalami peningkatan partisipasi pemilih. "Partisipasi penilih hampir 81,9% sebagai terbanyak yang pernah ada di Indonesia. Apakah pilkada juga bisa meningkat? Kita berharap demikian, karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan membuat kepercayaan publik semakin kuat," tegas dia.

Fotografer: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu
Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu