• English
  • Bahasa Indonesia

Evaluasi Pemilu, Panwaslu LN Harus Cepat Antisipasi Rekapitulasi

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi di 5 Perwakilan RI dan Evaluasi Pemantauan Pengawasan Luar Negeri di 29 Perwakilan RI dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Selasa (15/7). Hadir dalam evaluasi ini, Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Kepala Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan Bawaslu, Roy Siagian,  Tenaga Ahli Bawaslu, Ahsanul Minan dan Mulyadi, Tim Asistensi Bawaslu antara lain Novance Silitonga, Ahmad Irawan, Ahsan Djafar, Saparuddin, Sukri Samosir, Pokja Waslu LN antara lain, Umar Badarsyah, Teguh Rahardjo, Woro Sawitri, Suyoto Herjan, Aan Djaman, Sugiri, Gultom.

Kegiatan ini membahas antara lain evaluasi pelaksanaan supervisi di Hongkong, Sydney (Australia), Kuala Lumpur (Malaysia), Seoul (Korea Selatan), dan Jeddah (Arab Saudi).

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas mengatakan bahwa,  Bawaslu melaksanakan evaluasi pelaksanaan superivisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga pada hasil rekapitulasi nanti Bawaslu dapat memberikan data yang berimbang. Endang menyinggung sejumlah media nasional yang sekarang  sudah memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

 “Media sekarang jarang ditemui media yang di tengah-tengah, sulit  ditemui media yang bijak digaris tak berpihak. Banyak media sekarang sudah memihak salah satu pasangan calon bahkan ada akademisi itu menulis di beberapa koran sudah bergeser keilmuannya untuk memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Endang.

Selanjutnya Endang mengatakan, dalam rekapitulasi nasional peran Bawaslu sangat ditunggu karena Bawaslu berusaha menyampaikan apa adanya hasil supervisi, ditambah hasil pengawasan Panwaslu Luar Negeri terutama di 29 titik/perwakilan luar negeri. 

“Hasil pengawasan sangat diperlukan sehingga ketika rekap nanti bila pasangan calon presiden dan wakil presiden mempermasalahkan, Bawaslu bisa menjawabnya,” jelasnya.

Selanjutnya Endang mencontohkan beberapa kendala seperti logistik via pos di beberapa tempat terlambat sehingga tidak memenuhi peraturan yang dibuat oleh KPU, yakni soal jangka waktu yang dipergunakan untuk mengirim via pos dan mengirimkan kembali hasil pilihannya. Bila yang mengirim itu tidak sesuai batas waktu dan besar jumlahnya (tidak signifikan) tentu itu menimbulkan masalah.

“Sebagai Pengawas Pemilu, harus cepat mengolah permasalahan-permasalahan kalau memang ada hal seperti itu, walaupun mungkin hanya pelanggaran adminsitrasi, namun kecepatan penanganan bisa dilaksanakan dan disampaikan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini PPLN,” tegasnya.

 

Penulis           : Christina Kartikawati

Editor             : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu