Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Salah satu wujud dari reformasi birokrasi yakni birokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen yang kuat, Bawaslu mencanangkan zona integritas yang ditandai dengan penandatangan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan Bawaslu RI, Jumat (3/6), di lapangan Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakarta.
Disampaikan Ketua Bawaslu RI Muhammad dalam sambutannya, pencanangan zona integritas ini merupakan wujud komitmen Bawaslu untuk menjadi badan publik sekaligus penyelenggara pemilu yang berintegritas. Menurut Muhammad, integritas dari birokrasi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance.
“Bawaslu ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang berintegritas dan bertekad memberikan yang terbaik bagi kehormatan pengawas Pemilu. Kita buktikan bahwa kita adalah lembaga yang bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat,” ujar Muhammad.
Komitmen integritas ini, kata Muhammad, salah satunya diwujudkan dengan mengelola anggaran dengan prinsip-prinsip keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut juga telah dibuktikan Bawaslu dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan tahun 2015. Opini WTP ini, menurut Muhammad, merupakan tantangan bagi Bawaslu ke depan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengawal Pemilu.
Ditambahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dalam konferensi pers, Bawaslu berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi. “Bawaslu mencanangkan zona integritas ini guna mendukung Pemilu yang berintegritas serta birokrasi yang bebas dari korupsi,” imbuh Gunawan.
Sementara Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, Ombudsman memberikan apresiasi atas pencapaian Bawaslu yang telah menerima predikat WTP serta berkomitmen mencanangkan zona integritas di lingkungan Bawaslu. “Wujudkan integritas ini untuk kehormatan keluarga, kehormatan lembaga, dan kehormatan bangsa,” tegasnya.
Ia juga memastikan, tidak ada aduan ke Ombudsman terkait pelayanan dalam pemilu yang dilakukan Bawaslu. “Hal ini juga menjadi keberhasilan Bawaslu dalam mengawal Pemilu,” pungkasnya.
Dalam acara pencanangan ini juga digelar kegiatan syukuran peraihan opini WTP 2015 dengan simbolis pemotongan tumpeng serta peresman Balai Kesehatan Masyarakat Bawaslu. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DKPP RI Saut Hamonangan Sirait, Anggota KPU RI Idha Budhiati, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, Staf Ahli Menpan RB Hendro Witjaksono, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wuryono Prakoso, Para Ketua Bawaslu serta Kepala Sekterariat Bawaslu provinsi seluruh Indonesia.
Penulis/Foto: Pratiwi/Hendru
 |
 |
Webmail
