Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah melakukan dan melaksanakan brainstorming Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), perumusan IKP, dan uji aspek IKP, bagian ATP Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI kembali menggelar Rapat Finalisasi Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu sebagai persiapan menjelang pilkada serantak jilid II yang akan diselenggarakan pada Februari 2017 mendatang.
Kepala Bagian ATP Feizal Rachman mengatakan IKP diperkirakan akan diresmikan (launching) pada bulan Agustus 2016. “Paling lambat di bulan Agustus 2016,” tegas Feizal saat pembukaan kegiatan Finalisasi Instrumen IKP Pilkada Serentak Tahun 2017 yang dibuka langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron di Hotel Arya Duta, Selasa (31/5).
Dijelaskan Feizal, definisi dari konsep kerawanan pemilu pilkada adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Tujuan dari IKP adalah sebagai alat untuk melakukan pemetaan, prediksi pengukuran, dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang didentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu. “Selain itu juga sebagai alat untuk mengetahui karakteristik dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu,” jelas Feizal.
Sedangkan kegunaan IKP bagi Bawaslu dan stakeholder, sambungnya, adalah sebagai sumber data rujukan dalam produksi pengetahuan dan dalam mengambil keputusan, terutama bagi langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan menggangu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.
Setelah kegiatan launching, akan digelar stadium general pada tiga perguruan tinggi yaitu Unsiah (Aceh), Unpad (Jawa Barat), dan Unhas (Sulawesi Selatan) terkait IKP 2017.
Penulis/Foto: Muhtar
 |
 |
Webmail
