Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Badrodin Haiti, dan Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah melakukan video conference dengan jajaran Polda di daerah yang menggelar Pilkada tahun 2015 di Mabes Polri, Rabu (9/12). Beberapa daerah tersebut di antaranya Aceh, DIY, Sumut, Bengkulu, Jambi, Metro Jaya, Banten, Jateng, Jabar, Sumbar, Sumsel, Riau, Jatim, Bandar Lampung, dan Papua Barat.
Video conference juga dilakukan secara langsung di beberapa TPS, di antaranya di Ketapang Sampit, TPS Gebang Rejo Poso, TPS Mekar Manis Despansar, TPS Ciruas Serang Banten, TPS Hepu Hulawa Gorontalo, TPS Sirna Baya Karawang, TPS Palapa Bandar Lampung, dan TPS 06 Kampung Melayu Kalsel. Video conference ini dilakukan dalam rangka memastikan situasi keamanan saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah tersebut.
Di Karawang, Kapolda Jabar memastikan pengamanan yang sudah maksimal dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada. "Sampai pukul 10.00, sudah hampir 50% masyarakat setempat telah menggunakan hak pilihnya," ujar Kapolda Jabar.
Pejabat Polda NTT mengatakan di Timor Tengah Utara yang merupakan daerah yang menggelar Pilkada calon tunggal, situasi pemilihan dalam keadaan aman dan kondusif. "Sejauh ini belum ada kendala yang menghambat jalannya pungut hitung di sana," ujar pejabat Polda NTT.
Laporan dari jajaran Polri di Bandar Lampung, terjadi black campaign di daerah Pasawaran. Ketika coba ditangkap, pelaku mencoba melarikan diri bahkan melakukan tembakan menggunakan senjata api. Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meminta jajaran kepolisian setempat untuk memastikan keamanan di sana. "Jangan sampai senjata berkeliaran lagi semacam itu," tegas Luhut.
Luhut juga menjelaskan, di lima daerah yang dilakukan penundaan pemungutan Pilkada yakni Kalteng, Fakfak, Kota Manado, Siantar, dan Simalungun, masih terpantau aman dan terkendali. Luhut juga menegaskan unsur keamanan bertekad menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada. Ia turut memberikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu yang sudah menjalankan tugas dengan baik. "Bawaslu sudah memainkan perannya dengan baik. Partisipasi masyarakat juga baik meski dalam Pilkada ini dinilai kurang begitu semarak karena adanya batasan alat peraga kampanye," kata Luhut.
Sementara Kapolri Badrodin Haiti mengimbau jajarannya jika terjadi money politic di sejumlah daerah tersebut maka bisa langsung diproses menggunakan Tindak Pidana Umum KUHP. "Mengenai money politic ini memang tidak diatur dalam UU Pilkada namun bisa ditindak melalui tindak pidana umum," ujarnya.
Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan, banyak kandidat yang memanfaatkan kualitas finansialnya untuk menang. Kandidat semacam ini menurut Nasrullah merupakan orang yang tidak percaya diri. "Kalau ada yang melakukan poltiik uang, langsung ditindak saja. Kalau ketahuan masyarakat yang melakukannya maka pidana sesuai dengan pasal 149 KUHP. Jika ditelusuri lebih lanjut yang menjadi dalang adalah kandidatnya maka akan didiskualifikasi," tegas Nasrullah.
Nasrullah memastikan jajaran pengawas pemilihan terus mengawal jalannya pemungutan suara di daerah. Jika terjadi pelanggaran, sentra gakkumdu juga telah siap menindaklanjutinya. "Semua sudah siap mengawal Pilkada ini," pungkasnya.
Penulis/Foto: Pratiwi/Noerisman
 |
 |
Webmail
