• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Lakukan Terapi Bersama dalam Evaluasi Kegiatan dan Anggaran 2014

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu melakukan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2014. Rapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan kendala dan permasalahan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Provinsi tahun 2014.

Plt. Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso mengatakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Provinsi tahun Anggaran 2014 dalam rangka melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan  tahun anggaran kepada Bawaslu RI dengan mempersentasikan permasalahan dan kendala yang dihadapi di provinsi serta, melakukan langkah yang diambil dalam percepatan anggaran.

“Acara ini dimaksudkan melaporakan hasil program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi selama tahun 2014 yang sudah berjalan,” ujarnya, pada saat membuka dan membacakan laporan kegiatan Rapat Kerja Monitoring  dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Provinsi Anggaran tahun 2014 di Jakarta, Rabu malam (29/10).

Sementara dalam pembukaan acara tersebut ketua Bawaslu Muhammad mengatakan terhadap pengelolaan anggran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi masih harus secara konsisten memperbaiki terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan anggaran 2014. Ia menilai selain ada permasalahan serapan anggaran yang belum maksimal, perlu diperhatikan dokumen pertanggung jawaban program kerja yang belum rampung.

“Kita akan urai kendalanya, apakah ada permasalahan kendala teknis, untuk itu kita akan melakukan terapi bersama dalam mengevaluasi kegiatan dan program Bawaslu provinsi yang ekstrim dalam melakukan serapan anggaran tahun 2014,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad saat membuka Rapat Kerja Monitoring  dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Provinsi Anggaran tahun 2014 di Jakarta, Rabu malam (29/10).

Menanggapi terkait persoalan laporan pengelolaan anggaran, Ketua Bawaslu Muhammad berharap  permasalahan anggaran dan laporan yang belum dilakukan secara optimal harus diselesaikan dengan sebaik mungkin, karena apabila belum bisa terselesaikan terkait laporan yang belum selesai baik di tingkat kabupaten/kota maupun ditingkat Provinsi bisa berdampak signifikan kepada kinerja Bawaslu RI terhadap hasil laporan program kegiatan yang telah dilakukan selama sepanjang pengelolaan anggaran tahun 2014.

“Ada instrumen dan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang harus dipedomani yang  menjadi acuan dalam melakukan penyusunan laporan. Apabila permasalahan ini terus berlanjut ini akan berdampak kepada Bawaslu RI dimana pertanggung jawaban tersebut belum diselesaikan menjadi permasalahan yang serius di kemudian hari,” ujarnya

Senada yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro berharap agar segala jenis hasil laporan terkait program kerja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi harus mendapat predikat yang baik, karena hal ini berdampak kepada kinerja kedepan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu yang sudah mendapat predikat terhadap pengawalan demokrasi. “saya berharap dengan predikat kita yang sudah mendapat nilai baik agar terus dipertahankan, agar eksistensi ke depan Bawaslu menjadi intitusi pengawas yang memiliki integritas yang diakui,” tandasnya.

 

Penulis                 : Hendru Wijaya

Editor                    : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu