Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menyikapi proses penyusunan anggaran Tahun 2017 yang akan dimulai beberapa waktu mendatang, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menggelar Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubal Tahun 2017 di Yogyakarta, Jumat (19/2). Rapat yang mengundang seluruh Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat seluruh Indonesia tersebut salah satunya dimaksudkan agar Bawaslu memiliki program-program kegiatan berkualitas yang memberi dampak besar pada makin baiknya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan.
Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menyampaikan pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan semakin baik di 2017. Ia mengungkapkan, salah satu program yang didorong dapat terlaksana di 2017 adalah pengawasan berbasis teknologi. Dengan pola pengawasan berbasis teknologi di tempat pemungutan suara (TPS) maka proses penghitungan suara akan semakin transparan dan mempersempit ruang kecurangan.
“Ini misi terbesar Bawaslu saat ini,” kata Nasrullah saat memberi sambutan pada pembukaan Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubal Tahun 2017 dan Rapat Persiapan Bawaslu Award 2016 di Yogyakarta, Jumat (19/2) malam. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Muhammad dan dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Santosa, dan Kepala Bagian Sosialisasi Dirja Abdul Kadir.
Dengan pengawasan berbasis teknologi ini, sambung Nasrullah, maka seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional dapat melihat proses penghitungan suara secara langsung melalui media online. Ia menjabarkan lewat website Bawaslu atau media online yang bekerjasama dengan Bawaslu, masyarakat tinggal meng-klik di TPS mana yang ingin dilihat proses penghitungan suaranya secara langsung. Usai proses penghitungan, rekaman tayangan live tersebut juga akan disimpan dan dapat menjadi bukti apabila dibutuhkan dikemudian hari.
Mengenai cara mewujudkan pengawasan berbasis teknologi tersebut, Nasrullah mengatakan bahwa Bawaslu memiliki jaringan pengawasan partisipatif yang direkrut dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa tersebut diupayakan dapat menjadi Pengawas TPS dengan disyaratkan membawa laptop atau komputer tablet atau telepon pintar yang dilengkapi dengan kamera. Saat hari pemilihan, tugas mereka salah satunya adalah mengawasi jalannya proses penghitungan suara dengan cara mengabadikannya menggunakan alat-alat diatas.
“Kedepan akan dibuatkan teknologi atau aplikasinya. Modelnya dapat seperti snapchat,” katanya.
Nasrullah menambahkan, untuk mematangkan gagasan tersebut maka kedepan akan dilakukan banyak diskusi dengan berbagai lembaga, universitas, ataupun komunitas. Kerjasama juga akan dilakukan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut.
“Dengan pola tersebut hasil penghitungan suaranya pun dapat dilihat secara langsung, dan itu dimulai dari pengawas pemilu. Belum ada satupun negara yang terapkan model demikian,” tandasnya.
Pengawasan TPS berbasis teknologi ini akan coba mulai diterapkan di pemilihan kepala daerah serentak gelombang II pada 2017. Menurutnya ada beberapa daerah yang akan menjadi pilot project, salah satunya adalah diterapkan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Selanjutnya, diharapkan dapat diterapkan pada seluruh daerah pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak 2019.
Penulis: Haryo Sudrajat
Foto: Hendrue Wijaya
 |
 |
Webmail
