Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Usai meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 beberapa waktu lalu, Bawaslu langsung bersiap untuk penyusunan IKP Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019. Sebagai rangkaian awal penyusunan IKP, Bawaslu pada Rabu (6/12/2017) menggelar Focus Group Discussion bertema "Identifikasi Potensi Kerawanan Pemilu 2019".
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardhani dan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Melazt. Sri Budi mengungkapkan bahwa Pemilu 2019 memiliki nilai strategis bagi penyelengaraan pemilu di Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan pada tanggal, hari dan waktu yang sama.
"Dan dari aspek pengawasan pemilu, hal tersebut berkontribusi pada potensi kerawanan dalam penyelengaraan pemilu," ujarnya saat dalam presentasinya.
Ia mengurai sejumlah potensi kerawanan yang dapat timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Pertama, terkait politik uang yang trennya terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Menurutnya politik uang dapat dijadikan salah satu variabel untuk melihat tingkat kerawanan dengan mengacu pada dua data yakni data Pemilu 2014 dan pilkada terakhir.
Hal-hal lain yang menurut Sri Budi berpotensi menjadi kerawanan pada Pemilu 2019 adalah penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam materi kampanye. Persaingan antarkandidat dapat memicu penggunaan isu SARA dalam aktivitas sosialisasi diri kepada pemilih. Hal ini mesti menjadi perhatian, karena isu kedekatan identitas atas dasar suku dan agama akan dianggap relatif mudah digunakan untuk menarik simpati pemilih ketimbang pendekatan visi dan program.
"Dua potensi lainnya adalah besaran dana kampanye caleg serta partisipasi masyarakat yang partisan," katanya.
Hadir pula dalam FGD tersebut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Ferdinanad Eskol Tiar Sirait, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Ilham, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Hengky Pramono, Kepala Sub Bagian Analisis Teknis Pengawasan R. Alief Sudewo, Tim Asistensi Nugroho Noto Susanto, dan staf di Lingkungan Bawaslu.
Penulis/foto: haryo
 |
 |
Webmail
