• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Apresiasi Roadmap Assessment Kualitas Pemilu UGM

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengapresiasi inisiatif mahasiswa Pascasarjana Program Studi Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyusun roadmap assessment (penilaian) kualitas Pemilu. Menurut Abhan, hal ini sangat baik untuk memperbaiki kualitas Pemilu ke depan.

"Kami senang, dari unsur masyarakat ada yang berinisiatif seperti ini untuk terus memperbaiki Pemilu di negeri kita," ujar Abhan ketika mengisi materi kegiatan Ekspos Roadmap Assessment Kualitas Pemilu dengan tema “Upgrading Kualitas Pemilu: Dari dan Oleh Penyelenggara Pemilu untuk Indonesia”, Jumat (9/6) di Ruang Seminar Timur, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Namun Abhan mengingatkan kepada para mahasiswa yang merancang asessment ini mengenai variabel dan indikator yang digunakan. "Jangan sampai indikatornya diseragamkan karena komponennya berbeda. Misalnya, ketika di suatu wilayah daerah tertentu misalnya Yogya pelaksanaan Pemilu bisa aman tanpa gejolak sosial tetapi misalnya di Papua itu gejolak terus, apakah berarti Bawaslu tidak berhasil," kata Abhan.

Abhan juga menilai, asessment ini harus melihat dari aspek politik hukum karena KPU dan Bawaslu adalah pelaksana karena mau didesain seperti apa Pemilu ini bisa dilihat dari undang-undang tersebut.

"Assessment ini seharusnya tidak hanya terhadap penyelenggara pemilu, tetapi juga DPR sejauh mana perannya dalam mendesain Undang-Undang Pemilu,” katanya.

Mahasiswa S2 UGM Ujang Syarif Durahman menjelaskan, roadmap ini disusun untuk mengelola rancangan assessment kualitas Pemilu di Indonesia melalui sejumlah tahap perencanaan. Dalam assessment ini, Pemilu akan dilihat dari dua sudut pandang utama, yakni teknikalitas penyelenggaraan dan penerimaan sosial terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Assessment kualitas Pemilu ini, sambung Ujang, bisa seperti panel indikator di dashboard mobil yang menyediakan data paling terkini secara akurat. Dengan panel yang lengkap dan akurat ini, penyelenggara Pemilu bisa melakukan assesment rutin dan melakukan upaya preventif sembari menyelenggarakan Pemilu.

“Ini berbeda dari kecenderungan selama ini. Selama ini assessment dilakukan lebih banyak oleh pihak luar yang tak memiliki akses rutin kepada data aktual,” jelasnya.

Ditambahkan Ahmad Mauludini, roadmap ini menggabungkan assessment internal dan metode assessment eksternal sehingga pengawalan Pemilu bisa berjalan dengan jauh lebih efektif dan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Dalam lingkup internal KPU, assesment dilakukan secara berjenjang oleh KPU RI terhadap KPU Provinsi, KPU Provinsi terhadap KPU Kabupaten Kota, KPU Kabupaten/Kota terhadap PPK, PPS dan KPPS.

"Untuk menjaga objektifitas, pelaksanaan assessment terhadap KPU RI tetap dilakukan oleh pihak luar yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil pemerhati Pemilu, akademisi yang concern terhadap Pemilu, Bawaslu, DKPP, dan peserta pemilu (partai politik dan calon),” jelasnya.

Pelaksanaan assessment oleh internal penyelenggara pemilu diharapkan dapat menghasilkan laporan yang memuat memuat penilaian terkait sejauh mana penyelenggara pemilu telah melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil, peta permasalahan penyelenggara Pemilu pada setiap tahapan, kompilasi praktik terbaik dan terburuk penyelenggara Pemilu, rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemilu mendatang, kinerja penyelenggara Pemilu pada berbagai tingkatan.

"Laporan tersebut merupakan informasi berharga bagi penyelenggara Pemilu, para pemangku kepentingan Pemilu dan masyarakat umum sebagai dokumentasi prestasi sekaligus melihat kelemahan dalam Pemilu guna perbaikan pelaksanaan Pemilu secara berkelanjutan," pungkasnya.

Menanggapi Roadmap tersebut, Ketua KPU RI Arif Budiman mengatakan roadmap ini direncanakan bergerak secara bertahap sampai dengan 2021. Menurutnya, apa yang diukur di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sampai kemudian bisa membuat apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan.

"Semua perlu dicatat untuk menjadi bahan perbaikan maupun peningkatan kualitas di tahun-tahun berikutnya," ujar Arif.

Penulis/Foto: Christina Kartika

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu