Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslul RI, Muhammad mengatakan, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.
Tidak boleh bosan untuk saling mengingatkan tentang prinsip-prinsip kejujuran dan kebenaran dalam mengelola anggaran. Selain itu penataan administrasi juga harus tertib dan transparan. “Yang pertama adalah bagaimana menetapkan untuk seseorang yang berperilaku jujur dan berintegritas” Ujar Muhammad saat memberikan sambutan sebelum menutup kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 di Hotel Savero Golden Flower Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (27/4).
Muhammad menegaskan, Jangan sampai kita melakukan pertanggungjawaban fiktif hanya untuk kepentingan kelompoknya, karena akan tetap dilakukan evaluasi. Pleno telah menyetujui bahwa Sekjen Bawaslu RI harus melakukan tindakan terhadap permasalahan tersebut dengan segala cara agar tercipta tertib administrasi sesuai dengan peraturan. Sebagai pengguna anggaran, kata Muhammad, akan menggunakan otoritasnya apabila ada temuan kegiatan fiktif, maka pengelola keuangan KPA, PPK, Bendahara harus diberhentikan.
“Poinnya adalah Lembaga ini (pengawas pemilu) merupakan tanggung jawab bersama. Mari perbaiki diri dan budayakan malu melakukan kesalahan”, ajak Muhammad.
Penulis: Muhtar
Editor: Ali Imron
 |
 |
Webmail
