Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -- Hingga tanggal 8 Juni 2015, lebih separuh dari 269 provinsi, kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Data yang diterima Bawaslu RI mencatat, sebanyak 121 provinsi, kabupaten/kota yang sudah menandatangani NPHD, sisanya masih dalam proses.
Persoalan itu terungkap saat rapat dengan 34 kepala sekretariat dan perwakilan sekretariat Bawaslu provinsi se Indonesia terkait managemen pengelolaan dan pertanggungjawaban NPHD pengawasan Pemilu kepala daerah di lantai 4 gedung Bawaslu, Senin (8/6).
Rapat yang dibuka Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas dan dipimpin Sekjend Bawaslu RI Gunawan Suswantoro bertujuan menginventarisir daerah yang sudah dan belum menandatangani NPHD sekaligus memformulasikan perencanaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana hibah daerah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah.
Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro menekankan, pentingnya Bawaslu provinsi mengupdate kabupaten/kota di wilayahnya yang telah menandatangani NPHD dan mengkoordinasi pengelolaan anggaran tersebut secara bertanggungjawab sehingga memaksimalkan pengawasan pilkada di daerah. Sebab, Sekretariat Bawaslu provinsi merupakan satuan kerja (satker) yang membawahi dan mengkoordinasi sekretariat Panwaslu kabupaten/kota di wilayahnya.
Sementara ditingkat pusat kata Gunawan, Bawaslu RI mengkoordinasikan ketersediaan dan penyelesaian penandatanganan dana hibah pengawasan pilkada dengan Kemendagri dan Kemenkeu khususnya Dirjen Anggaran dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Sebab tanpa ketersediaan dana hibah yang cukup, pengawasan pilkada tidak maksimal dan akan merugikan daerah bersangkutan.
Terkait usulan kegiatan di kabupaten/kota untuk penyusunan anggaran dana hibah, Sekjend Bawaslu mengatakan, perlu pengawasan dan koordinasi dengan Sekretariat Bawaslu provinsi. “Panwas tidak diperkenankan menjadi satker sendiri. Bawaslu provinsi sebagai satker dan ikut bertanggungjawab,” katanya.
Rapat yang juga dihadiri pejabat Kemendagri dan Kemenkeu memunculkan berbagai persoalan pengelolaan dana hibah. Antara lain, usulan kegiatan dari panwas ke Bawaslu provinsi yang tidak dilengkapi dengan kode rekening hingga menyulitkan penyusunan DPA, pengeloaan dana hibah yang diberikan sekaligus atau bertahap, dan format laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah.
Selain itu, seluruh kepala sekretariat Bawaslu provinsi meminta perlindungan terhadap pengelolaan dana hibah dan pertanggungjawabannya. Sebab sejumlah aturan pengelolaan keuangan negara seringkali berbeda dengan kondisi lapangan. Perlindungan yang dimaksud adalah kementrian terkait terutama Kemenkeu diminta mengeluarkan diskresi (aturan/tindakan khusus) manakala pengelolaan anggaran dinilai Badan Pemeriksa Keuangan tidak tepat sasaran atau melenceng dari administrasi keuangan negara.
Penulis : raja monang silalahi
Foto : muktar
 |
 |
Webmail
