Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai potensi kerawanan keamanan terhadap penyelenggara pemilihan cukup tinggi. Untuk itu dia meminta dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik.
“Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan pemilihan, khususnya kepada penyelenggara pemilihan harus segera disiapkan sejak dini,” tutur Bagja pada Rapat Koordinasi Propam Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis, (26/9/2024).
Selain itu, Bagja berharap kepada kepolisian, sebagai salah satu pemangku kepentingan pengawasan pemilu, untuk menjadikan netralitas aparatur pemerintahan sebagai prioritas. Persoalan kemandirian dalam Pemilu 2024, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta potensi mobilisasi keterlibatan ASN, TNI, dan POLRI dalam pemilihan menjadi catatan penting.
“Integritas diperlukan agar keseluruhan penyelenggaraan pemilu, baik proses pemilu maupun hasil pemilihan dapat dipastikan berlangsung dalam suasana yang penuh dengan keadilan dan kejujuran,” ungkapnya.
Bagja menambahkan, polarisasi masyarakat dan dukungan publik menjadi salah satu isu strategis yang diprediksi akan muncul. Maka, hal itu harus menjadi perhatian untuk menjaga situasi kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan. Ia mengingatkan, politisasi SARA, hoaks, dan fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.
”Selain itu, intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat. Jadi, dibutuhkan mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak poltik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital,” tuturnya.
Editor: Dey
Fotografer: Hendi Purnawan
