Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan ingin seluruh Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun anggaran untuk keperluan jajaran pengawas Ad hoc (sementara). Menurutnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membuat pelatihan khusus kepada para pengawas Ad hoc, sehingga bisa meningkatkan kapasitas kinerja.
“Kami harap agar anggaran peningkatan kapasitas Ad hoc menjadi prirotas. Mereka sangat berjasa bagi keberhasilan Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pemilu 2019,” katanya saat menjadi narasumber Rapat Penelitian dan Review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini menyarankan, pelatihan kepada pengawas Ad hoc yang efektif menggunakan metode audio visual sehingga mampu memperagakan cara menjalankan tugas yang sesuai dengan peraturan. Jika pengawas diwajibkan membaca buku ratusan halaman, baginya tidak akan efektif.
“Harus menggunakan metode yang kreatif supaya hasilnya maksimal. Jangan metode 'face to face' karena materi yang diberikan akan sulit dicerna,” ungkapnya.
Abhan menilai, kegiatan ini sangat penting karena sebagai dasar untuk menjalankan tugas pengawasan Pilkada 2020. Dalam manajemen organisasi, lanjutnya, rencana yang baik menentukan 75% keberhasilan program yang bakal dijalankan.
“Harus mengatur waktu jangan sampai program rakor pengawasan dilakukan pada bulan Agustus. Timeline harus disesuaikan dengan tahapan masing-masing daerah,” urainya.
Abhan berharap, nantinya tidak ada lagi daerah yang tidak berhasil menjalankan program yang telah direncanakan. Sedangkan program yang sama bisa berjalan dengan baik di provinsi yang lain.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Hendi Purnawan