Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta analis kebijakan di lingkungan Bawaslu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, bukan hanya menjalankan pekerjaan administratif. Peran tersebut kata dia, diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program Bawaslu menjawab persoalan pengawasan pemilu serta berkontribusi terhadap penguatan demokrasi.
“Pentingnya analis kebijakan adalah dia sebagai knowledge broker antara temuan lapangan, kerangka regulasi, dan keputusan strategis pimpinan,” ujar Bagja saat membuka Workshop Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Analis Kebijakan bagi ASN di Lingkungan Bawaslu secara daring, Kamis (22/10/2026).
Bagja menjelaskan, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Bawaslu meningkat dari 74,50 pada 2024 menjadi 80,09 pada 2025. Namun, peningkatan tersebut masih perlu diikuti perbaikan proses perumusan kebijakan. Evaluasi Bawaslu, kata dia, menemukan bahwa perumusan kebijakan masih cenderung bersifat top-down, sementara inisiatif dari bawah belum optimal. Sejumlah kebijakan juga belum didukung kajian dan dokumen formulasi yang memadai.
Menurut Bagja, analis kebijakan harus mampu menyusun policy brief yang memuat latar belakang persoalan, analisis, kesesuaian dengan regulasi, serta dampak dan proyeksi program terhadap penyelenggaraan demokrasi. Dokumen tersebut diperlukan agar rekomendasi yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan kebijakan.
“Jadi teman-teman membuat policy brief itu sebuah keharusan bagi seorang analis kebijakan,” katanya.
Kebutuhan itu semakin penting menjelang tahapan Pemilu 2029 yang menurut arahan Bagja, akan dimulai pada pertengahan 2027. Bawaslu perlu menyiapkan kebijakan yang mampu menjawab perubahan persoalan teknis elektoral, perkembangan regulasi, serta tuntutan akuntabilitas publik terhadap pengawasan pemilu.
Bagja berharap workshop tersebut memperkuat kemampuan analis kebijakan dalam menghasilkan kajian yang berkualitas dan rekomendasi yang berdampak bagi kelembagaan. Ia mengingatkan bahwa orientasi kerja analis kebijakan perlu bergeser dari sekadar menyusun laporan menjadi menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi demokrasi.
Foto: Tangkapan Layar Zoom
Editor: Reyn Gloria
