Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia (UI) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) jajaran Bawaslu. Hal ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang konkret, mulai dari pendidikan dan literasi kepemiluan, penelitian mengenai berbagai persoalan pemilu, penyelenggaraan seminar dan kajian ilmiah.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar seremoni kelembagaan semata. Lebih dari itu menurut Bagja, ini merupakan langkah strategis untuk mempertemukan pengalaman praktis Bawaslu dalam pengawasan pemilu dengan kekuatan akademik, penelitian, dan pemikiran kritis yang dimiliki UI.
“Kerja sama ini tidak hanya menjadi hubungan antarlembaga, tetapi juga ruang kolaborasi lintas disiplin ilmu untuk menghasilkan gagasan, rekomendasi, dan inovasi bagi penguatan pengawasan pemilu serta peningkatan kualitas demokrasi Indonesia,” ungkapnya dalam pertemuan di Gedung Administrasi Universitas Indonesia, Senin, (19/10/2026).
Bagja menambahkan, melalui sinergi antara Bawaslu dan UI, kedua belah pihak dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat, memperkuat budaya pengawasan partisipatif, serta menyiapkan generasi muda yang tidak hanya memahami demokrasi, tetapi juga bersedia menjaga nilai-nilainya.
“Kami berharap kerja sama ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan inovasi dalam pengawasan pemilu. Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pemilu diselenggarakan, tetapi juga oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap prosesnya,” tuturnya.
Perlu diketahui, Bawaslu menggandeng berbagai fakultas di UI seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH), dan Fakultas Psikologi (FPsi) untuk memperkuat literasi kepemiluan, penelitian, peningkatan kompetensi SDM, serta manajemen talenta.
Bagja mencontohkan, salah satu kolaborasi yang dilakukan Bawaslu dengan FH UI. Kolaborasi ini, sambungnya, membuka peluang untuk memperkuat kajian hukum kepemiluan, penegakan hukum pemilu, penyelesaian sengketa, serta pengembangan pemikiran hukum untuk mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas.
“Selain itu bisa melakukan kajian hukum mengenai manajemen kinerja, manajemen talenta, serta pengembangan karier ASN dan penegakan disiplin pegawai dengan memperhatikan perbedaan rezim hukum PNS dan PPPK,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, rektor UI Heri Hermansyah mengatakan, perjanjian kerja sama mencakup hak, kewajiban, kuantitas, pendanaan, hingga timeline. Program ini, kata Heri, program dirancang secara sistematis agar peserta dapat mengikuti perkuliahan, riset dan konferensi.
“Terdapat dua jalur pilihan, yaitu jalur kuliah riset dan jalur riset penuh. Nantinya proses pendaftaran pascasarjana melewati beberapa tahapan, termasuk tes Tes Potensi Akademik (TPA) dan bahasa Inggris,” tuturnya.
Foto: Hendi Poernawan
Editor: Bhakti Satrio W
