Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dosen Universitas Brawijaya George Towar Ikbal Tawakkal, memandang dalam kerangka demokrasi modern, Bawaslu tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, tetapi juga harus menjadi institusi yang memudahkan partisipasi publik.
“Dari sudut pandang akademik, Bawaslu perlu diposisikan sebagai rumah pengawasan partisipatif, yakni lembaga yang secara aktif menyediakan ruang, sistem, dan dukungan agar masyarakat dapat terlibat dalam mengawal proses pemilu,” ujar George dalam Ngabuburit Pengawasan di kanal Youtube Bawaslu RI, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa fungsi fasilitator tercermin dalam penyediaan saluran pelaporan yang mudah diakses, perlindungan terhadap pelapor, serta pendampingan teknis bagi masyarakat yang ingin menyampaikan dugaan pelanggaran. Menurutnya, desain kelembagaan yang inklusif akan memperkuat legitimasi pengawasan.
“Partisipasi tidak akan tumbuh jika prosedurnya rumit dan pelapor merasa tidak aman. Karena itu, kemudahan akses dan jaminan perlindungan merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, George menilai transparansi informasi dan kecepatan tindak lanjut laporan menjadi indikator penting keberhasilan peran fasilitator. Ia juga menekankan pentingnya Bawaslu memfasilitasi dialog dan mediasi ketika terjadi sengketa atau konflik, agar penyelesaian masalah tidak berujung pada polarisasi.
“Bawaslu harus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan, sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif. Inilah bentuk pengawasan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga edukatif dan solutif,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, ia menilai Bawaslu berpeluang semakin kokoh sebagai institusi yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga membangun budaya demokrasi partisipatif di tengah masyarakat.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Tangkapan Layar Zoom Meeting
