Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Deputi Bidang Dukungan Teknis Yusti Erlina mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menjadi salah satu rujukan sejumlah kementerian dan lembaga dalam melihat potensi kerawanan pemilu. Untuk itu, dia berharap Bawaslu dapat meningkatkan kualitas penyusunan IKP agar memberikan gambaran kerawanan yang lebih komprehensif.

Dikirim oleh Jaka Fajar pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan pentingnya kecermatan dan kehati-hatian seluruh jajaran dalam menyisir isu data pemilih. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu dimensi baru yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Dikirim oleh Nofiar pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengusulkan pengembangan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dinamis sebagai pelengkap IKP yang selama ini menjadi dasar pemetaan kerawanan pemilu. Ia menilai pendekatan tersebut diperlukan agar Bawaslu mampu membaca perubahan risiko secara lebih cepat seiring dinamika tahapan pemilu dan pemilihan.

Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 diperbarui secara berkala. Tujuannya, kata Rifqi, agar para stakeholder dan masyarakat bisa memprediksi yang akan terjadi pada saat hari pemungutan suara.

Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi berharap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 berkembang dari alat pemetaan kerawanan menjadi sistem peringatan dini yang cepat, akurat, dan prediktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, data IKP harus akurat, lengkap, dan konsisten agar dapat dipertanggungjawabkan.

Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap para stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), saling berbagi data dan pandangan terkait peta keamanan nasional. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang erat antar instansi bisa menekan gangguan keamanan.

Berlangganan IKP 2029