• English
  • Bahasa Indonesia

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu akan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) ke para saksi partai politik (parpol).

 

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Di masa kampanye, Bawaslu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpihak kepada peserta Pemilu. Jika ada temuan Bawaslu maupun laporan oleh masyarakat terkait keterlibatan ASN ini, Bawaslu akan menindaklanjutinya.

 

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. ASN yang kedapatan tidak netral akan diproses sesuai ketentuan.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Adanya bencana yang melanda wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengakibatkan perubahan pada DPT Pemilu 2019. Bawaslu turut mengawasi pemutakhiran DPT di Sulteng yang saat ini masih didata oleh KPU.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemulihan pasca bencana yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) terus dilakukan, termasuk dalam hal pengawasan tahapan Pemilu yang terus berjalan.
 

Belajar dari Masa Lalu, Bawaslu Tingkatkan Kesadaran Etik Pengawas Pemilu

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga etika dan kehormatan lembaga. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, semakin besar kewenangan Bawaslu akan semakin besar pula potensi ketidakpuasan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan Bawaslu.

Share

Afif: Utamakan Sinergitas Antar Penyelenggara Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, komunikasi antar penyelanggara pemilu di tengah tahapan yang sangat padat sangat diperlukan.

Share

Bawaslu Dorong Adanya TPS Khusus di Lapas dan Rumah Sakit

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berupaya menjaga hak pilih masyarakat di Pemilu 2019 mendatang, termasuk penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit.

Share

Hingga Oktober 2018, Bawaslu Telah Selesaikan 502 Kasus Sengketa Proses Pemilu 2019

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga memasuki Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah menyelesaikan sebanyak 502 kasus sengketa proses Pemilu 2019.

Share

Tingkatkan Kualitas Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Gelar Rakornas di Sorong

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa, di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018).

Share

Anggota Bawaslu RI Resmikan Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Sorong

Papua Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meresmikan Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Share

Ketat Awasi Kampanye, 138 APK di NTT Ditertibkan

Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 138 Alat Peraga Kampanye (APK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditertibkan oleh jajaran pengawas daerah. Pemasangan APK berupa baliho dan spanduk ini tidak sesuai dengan aturan.
 
Share

PSU Sampang, Daftar Pemilih Tetap Masih Menjadi Perhatian

Sampang, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Moch. Afifuddin bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan pemungutan suara ulang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Semua proses, kata Afif, menjadi fokus pengawasan Bawaslu, baik sebelum hari H maupun pada hari H.

Share

Ini Empat Alasan Pemilu Serentak 2019 Dinilai Akan Lebih Baik

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai Pemilu Serentak 2019 mendatang akan bisa terselenggara dengan lebih baik dibandingkan Pemilu 2014 silam.
Share

Tekanan Besar, Pengawas Pemilu Harus Tetap Cermat Tangani Laporan Pelanggaran

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pengawas pemilu untuk tetap cermat dalam menentukan suatu laporan sebagai pelanggaran pemilu atau bukan. Pasalnya, tekanan dari pihak pelapor agar laporannya ditindaklanjuti dan dinyatakan terbukti besar.
 
Share

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PENAMBAHAN DI 27 (DUA PULUH TUJUH) PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi” dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelur

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 09:30 WIB
Tempat :
Ruang. VidCon, Mabes POLRI
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu