• English
  • Bahasa Indonesia
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membuka setidaknya 33.745 Posko Pengaduan Daftar Pemilih Pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Dua pekan sejak dibuka, posko Bawaslu menerima paling tidak 13.945 aduan yang disampaikan pemilih.
 

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, Edi Irawan menjelaskan, Pengawas Pemilu, penyidik, dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu memiliki peran yang makin kuat dalam upaya penindakan pelanggaran Pemilu.

Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Bawaslu Kabupaten/Kota dituntut untuk cepat menguasai segala aturan Pemilu, termasuk dalam hal aturan penanganan pelanggaran.

Sampang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – KPU melakukan uji publik terhadap hasil perbaikan daftar pemilih tetap (HPDPT) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur Tahun 2018 pada Minggu (14/10/2018), pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU).

Ambon, Badan Pengawas Pemilu – Dalam mewujudkan Pemilu 2019 berintegritas, seluruh peserta pemilu diingatkan terhadap pelaksanaan komitmen untuk kalah secara terhormat dan menang secara bermartabat.

Jaga Hak Pilih, Bawaslu Terima 13.945 Laporan Daftar Pemilih

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membuka setidaknya 33.745 Posko Pengaduan Daftar Pemilih Pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Dua pekan sejak dibuka, posko Bawaslu menerima paling tidak 13.945 aduan yang disampaikan pemilih.
 
Share

Sentra Gakkumdu Harus Satu Persepsi

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, Edi Irawan menjelaskan, Pengawas Pemilu, penyidik, dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu memiliki peran yang makin kuat dalam upaya penindakan pelanggaran Pemilu.

Share

Jajaran Pengawas Dituntut Kuasai Aturan Pemilu

Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Bawaslu Kabupaten/Kota dituntut untuk cepat menguasai segala aturan Pemilu, termasuk dalam hal aturan penanganan pelanggaran.

Share

Bawaslu Minta KPU Cermati Lagi DPT Hasil Perbaikan PSU Sampang

Sampang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – KPU melakukan uji publik terhadap hasil perbaikan daftar pemilih tetap (HPDPT) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur Tahun 2018 pada Minggu (14/10/2018), pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU).

Share

Peserta Pemilu Diingatkan Komitmen Kalah Terhormat Menang Bermartabat

Ambon, Badan Pengawas Pemilu – Dalam mewujudkan Pemilu 2019 berintegritas, seluruh peserta pemilu diingatkan terhadap pelaksanaan komitmen untuk kalah secara terhormat dan menang secara bermartabat. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, peserta pemilu juga dituntut untuk menghormati keberagaman masyarakat dan menjaga kondusifitas Pemilu 2019.

Share

Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Tahapan Kampanye

Bali, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Moch. Afifuddin mengingatkan tahapan kampanye merupakan tahapan yang menyita emosi publik. Kemampuan pengawasan menjadi tanggung jawab semua divisi. Namun, terkait temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang paling berwenang adalah divisi penindakan dan pengawasan.

Share

Bawaslu Ingatkan Sanksi Bagi ASN Tak Netral

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan Aparatur Sipil Negara (AS

Share

Atasi Kerawanan Data Pemilih, Bawaslu Apresiasi Deklarasi Gerakan Melindungi Hak Pilih

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Moch. Afifuddin mengapresiasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dicanangkan KPU. Menurutnya, gerakan ini sangat penting untuk menyempurnakan daftar pemilih.

Share

Ketua Bawaslu: Peserta Pemilu Boleh Beri Bantuan Korban Bencana

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Abhan memastikan, peserta Pemilu, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif, dibolehkan memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Sulawesi Tengah asal tidak diiringi dengan aktivitas kampanye.

Share

Pengawas Pemilu Dituntut Jaga Integritas

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Kewenangan yang besar yang diberikan kepada Pengawas Pemilu harus dijawab dengan kinerja yang besar. Kinerja yang besar didukung dengan integritas dalam melaksanakan tugas.

Share

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Jumat, 12 Oktober 2018 - 13:30 WIB
Tempat :
Ruang Sidang DKPP
Waktu:
Kamis, 11 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Kalimantan Utara

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu