• English
  • Bahasa Indonesia

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan kepercayaan publik  terhadap penyelenggara pemilu harus dijaga. Hal tersebut guna memastikan proses pemilu ini berkualitas dan bermartabat serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu –  Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 tahun KORPRI, Kamis (29/11/2018), Sekretaris Jenderal yang bertindak sebagai Pembina Upacara meminta agar ASN Bawaslu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian ke

Batam, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan pengawas Pemilu harus  mampu mendesain strategi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.

Lampung,  Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dalam menegakkan hukum Pemilu jangan sampai keluar dari prinsip keadilan. Menegakkan hukum Pemilu harus berpegang teguh pada Undang-Undang yang mengatur,  dan Peraturan dibawahnya.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam berkampanye, peserta Pemilu dapat memanfaatkan metode tatap muka. Metode tatap muka ini lebih efektif dan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Bawaslu Apresiasi KPU dan Beri Catatan untuk Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2 Pemilu 2019, dan memberikan sejumlah syarat terkait perbaikan penyempurnaan DPT Pemilu 2019.

Share

Penyelenggara Mesti Jaga Kepercayaan Publik

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan kepercayaan publik  terhadap penyelenggara pemilu harus dijaga. Hal tersebut guna memastikan proses pemilu ini berkualitas dan bermartabat serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Share

Afifuddin: Masyarakat Jangan Mudah Percaya Penyebaran Informasi di Medsos

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau mempercayai isu atau informasi yang menyebar dijejaring media sosial yang belum terbukti kebenarannya. Jangan mudah percaya. Ini tahun politik. Medsos bisa dijadikan sarana saling menjatuhkan.

Share

JK: Jika Ingin Terus dipercaya Masyarakat, Semua Aspek Pemilu Harus diawasi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Bawaslu lebih cermat dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan disemua aspek dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia jika Bawaslu ingin terus dipercaya oleh masyarakat, maka semua aspek dalam Pemilu harus diawasi dengan baik.

Share

Bawaslu Gelar Rakornas Perkuat Koordinasi Pengawasan Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Untuk memperkuat koordinasi   terkait pengawasan Pemilu 2019 dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema ‘Pemantapan Jajaran Aparatur Pengawas dalam Mengawal dan Mengawasi Pemilu 2019, di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Share

SPIP, Ikhtiar Bawaslu Jaga Integritas Pengelolaan Keuangan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, sosialisasi SPIP bertujuan memberikan pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pentingnya SPIP bagi jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota yang baru dilantik. Pemahaman ini berguna bagi jajaran pengawas pemilu untuk mengelola keuangan negara yang bisa dipertanggungjawabkan.

Share

Bawaslu-Kepolisian-Kejaksaan Berkomitmen Tidak Memunculkan Ego Sektoral

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang rergabung dalam wadah Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk tidak memunculkan sikap ego sektoral dalam diri masing-masing personil.

Share

Matangkan Persiapan Hadapi Pemilu 2019, Bawaslu, Polri, Kejagung Gelar Rakornas Sentra Gakkumdu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi mengatakan forum ini sebagai tempat untuk menyamakan persepsi dan mematangkan persiapan dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.

Share

Cegah Jajaran Terlibat Pidana, Bawaslu Sosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran harus dipahami oleh seluruh jajaran Bawaslu agar terhindar dari kasus hukum. Itulah yang mendasari Bawaslu menggelar Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Gratifikasi di lingkungan Bawaslu Tahun 2018.

Share

Ketua Komisi II DPR RI Dukung Bawaslu Pertahankan WTP 2018

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mendukung Bawaslu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 yang sebelumnya telah diraih sebanyak tiga kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Share

Halaman

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)   CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG II 

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018  tanggal  2  Desember  2018 tentang Hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar  (SKD) CPNS Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG I   

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/XII/2018  tanggal  2  Desember 2018  tentang  Hasil  Tes  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  CPNS  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut: 

PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K2630/D4062/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018

Sehubungan dengan hasil rapat Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018, perlu
dilaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap berkas pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscn.bkn.go.id, Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 09:30 WIB
Tempat :
Ruang. VidCon, Mabes POLRI
Waktu:
Senin, 8 Oktober 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019