Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu untuk mengelola data pengawas ad hoc secara akurat, terkoordinasi, dan transparan. Menurut dia, ini penting agar pengawasan pemilu dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong jajaran staf di sekretariat Bawaslu untuk meningkatkan kemampuannya sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya peningkatan kemampuan para staf akan sangat berguna untuk menunjang kerja dan fungsi Bawaslu.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan tugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) bukan hanya sebatas mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Bawaslu daerah teliti dan detail dalam mengawasi syarat pencalonan kepala daerah baik dari calon independen maupun partai politik. Dia menegaskan Bawaslu memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan, pencegahan, dan menindak setiap pelanggaran dalam tahapan pemilu dan pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mematangkan persiapan pemberian keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jilid dua di Mahkamah Konstitusi. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pemberian keterangan tertulis tersebut harus lebih baik dibanding PHPU pertama.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi kinerja Humas Bawaslu se-Indonesia dalam memberitakan kerja-kerja Bawaslu saat Pemilu 2024. Terutama, pemberitaan Bawaslu di daerah yang mendapat sorotan media eksternal.
Dia menyampaikan data, pemberitaan yang muncul tentang pengawasan selama Pemilu mencapai 72.718 berita. Hal ini dibagi, lanjut dia, pemberitaan media eksternal (media mainstream) 36.420 berita dan pemberitaan internal (website Bawaslu) 36.298 berita.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah di depan mata, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Humas Bawaslu dapat bekerja fokus dalam menyajikan hasil pengawasan kepada publik. Tentunya melalui pemberitaan di media internal (website Bawaslu) maupun pemberitaan di media eksternal.
Nabire, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan kerja cerdas, ikhlas dan berkeyakinan menjadi kata kunci untuk menyukseskan pengawasan dalam pemilihan serentak mendatang.
“Ada tiga kata kunci yaitu kerja cerdas, ikhlas dan berkeyakinan, kita harus cerdas seperti menerapkan regulasi atau aturan terhadap peristiwa yang terjadi,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dihadapan 15 Panwascam Distrik di Kabupaten Nabire, Selasa (6/8/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan masukan kebijakan desain regulasi pemilu untuk masa depan. Beberapa hal yang disebutkan terkait isu ketidakpastian hukum aturan teknis, isu politik uang, kampanye, hingga masalah sumber daya manusia pengawas pemilu.
Soal aturan hukum, Bagja menyoroti ketika tahapan pemilu atau pemilihan telah berjalan hendaknya tidak ada putusan dari lembaga peradilan lain yang mengubah Undang Undang Pemilu. Isu ini juga turut dilontarkan oleh KPU dan DKPP.
Malang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu lalu. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian sengketa, serta mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian sengketa di pemilihan mendatang.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pemilihan 2024, Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan amunisi untuk penanganan pelanggaran. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi penanganan pelanggaran saat pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan frasa memeriksa dan memutus yang dilakukan KPU dalam Pasal 140 Undang Undang 10/2016 terkait pelanggaran administrasi, hendaknya tetap dimaknai berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Dia memandang KPU tidak perlu melakukan kajian atau pemeriksaan dari awal pelanggaran administrasi tersebut karena objeknya adalah rekomendasi Bawaslu.
Menurut Puadi, dalam praktiknya rekomendasi yang diberikan Bawaslu kepada KPU kerap kali diabaikan, sehingga rekomendasi Bawaslu tersebut kerap tidak bermakna secara hukum.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak mahasiwa dan akademisi di Kota Palangka Raya untuk ambil peran dalam tahapan Pemilihan Serentak. Dengan cara menggunakan gadget atau ponsel pintar.
”Mari gunakan gadget masing-masing untuk awasi tahapan pemilihan yang sedang berjalan. Selama ada gadget maka semua informasi pemilihan bisa diperoleh oleh siapapun,” katanya dalam Kick Off Bawaslu Ngampus di Kampus IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin, (5/8/2024).
Kalimantan Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap kerja keras dan tidak boleh kendur dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, Bawaslu melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 berdasarkan empat fokus. Empat fokus pengawasan tersebut meliputi pembentukan pantarlih, pengawasan prosedur pelaksanaan coklit, pengawasan kejadian khusus lainnya, dan keempat pengawasan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), DPSHP, DPT, atau DPTb.
