Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Banten dalam memproses dugaan pelanggaran memahami kembali tentang hukum acara terutama peraturan Bawaslu (perbawaslu). Hal itu mengingat batas waktu penanganan pelanggaran di Undang-Undang (UU) Pemilihan terbatas tiga hari dengan pola hari-h ini, hari kalender.
Kota Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan perlu adanya kejelasan dalam mengatur penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurutnya perlu langkah antisipasi khususnya menghadapi tahapan penetapan pasangan calon (paslon).
Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan bahwa pengawas pemilu di setiap tingkatan termasuk pengawas kecamatan dan jajarannya agar tidak boleh menolak laporan dugaan pelanggaran dan sengketa dari masyarakat. Menurutnya hal itu penting untuk menjaga kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilihan.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan perlunya perbaikan mengenai peringkat keterbukaan informasi. Dia meminta agar dalam pemeringkatan keterbukaan informasi Bawaslu memperoleh peringkat pertama sebagai lembaga yang informatif.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggandeng Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP) untuk mendeklarasikan kampus pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut pengawasan partisipatif merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara yang bisa diartikan sebagai pengamalan tridharma perguruan tinggi.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menekankan pentingnya keamanan siber di lingkungan Bawaslu terutama menjelang Pemilihan Serentak 2024. Dia menegaskan, satu data informasi Bawaslu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan siber. Hal ini didasari oleh banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Bawaslu yang menyebabkan informasi tidak terintegrasi dengan baik.
Cibinong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sehingga, Bawaslu dinilainya dapat memantau dan mengontrol anggaran.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Bawaslu sebagai Mitra Strategis dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Untuk itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra berharap Bawaslu semakin baik dalam menyampaikan keteranganya ke MK.
Menurut, Hakim MK tersebut, semakin baik keterangan yang disampaikan Bawaslu, semakin mudah MKi menilai posisi kedua belah pihak yang bertikai yaitu pemohon dan termohon (KPU). Dia menegaskan, Bawaslu berada pada posisi netral yang membantu menjelaskan apa yang terjadi pada permohonan tersebut.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan apresiasi yang diberikan MK terhadap Bawaslu sebagai cambuk agar pemberian keterangan saat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) semakin baik lagi. Hal tersebut dikatakannya saat memberikan arahan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bagi Bawaslu tahun 2024 angkatan II di Bogor, Selasa (3/9/2024).
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, Bawaslu terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol keamanan Pemilu 2024. Hal tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan protokol keamanan yang diterapkan berjalan efektif dan dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan. Sampai saat ini, Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama persidangan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan Pengawas Kecamatan (Panwascam). Namun dia mengingatkan dalam melakukan pengawasan nantinya seringkali Panwascam lupa atau tidak mengisi form-A Pengawasan.
Dia meminta Bawaslu Kabupaten/Kota tidak lelah mengingatkan dan mengajari terkait uraian yang diisi, disesuaikan dengan format 5W+1H. Bahkan Herwyn meminta agar laporan pengawasan dibuat mudah dan tidak membingungkan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan Bawaslu se-Provinsi Yogyakarta harus fokus pada mempersiapkan jajaran pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Utamanya dalam melakukan pembinaan pada SDM yang siap bekerja.
Sebab Herwyn melihat sejauh ini kerja-kerja jajaran pengawas baik di Yogyakarta sudah baik adanya. Namun dia meminta untuk tidak berpuas diri dan meningkatkan kerja-kerja pengawasan.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jumat (30/8/2024) malam, Aula Kampus Universitas Serang Raya menjadi saksi seruan aksi generasi muda untuk menjaga demokrasi Indonesia.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan, proses seleksi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), yang dilakukan oleh Panwascam nantinya dapat dilakukan dengan baik dan memilih orang yang sesuai aturan perundang-undangan. Menurutnya, penting mengambil pelajaran dari proses seleksi PTPS Pemilu 2024 lalu, guna menghindari isu-isu negatif selama proses seleksi PTPS Pemilihan serentak 2024 kali ini.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu tengah menyusun pedoman pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan 2024 mendatang. Dia menekankan agar dalam perekrutan kali ini, perlu orang-orang yang bertanggung jawab.
Berkaca dari pemilu 2024, Herwyn melihat ada beberapa laporan materi gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengutip terkait adanya PTPS yang dianggap tidak profesional. Sehingga ke depannya dia meminta persoalan internal bisa teratasi.
