Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, kelembagaan pengawas pemillu (panwaslu) di luar negeri (LN) mengalami penguatan dalam Pemilu 2019, bila dibandingkan Pemilu 2014.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, tahapan akhir pemilu harus diselesaikan dengan baik dan benar. Dia meyakini, kelembagaan panitia pengawas pemilu (panwaslu) Luar Negeri (LN) tinggal menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan.
"Apresiasi publik terhadap kinerja harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang baik dan benar," sebutnya dalam acara Rekonsiliasi Data Keuangan dan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Panwaslu Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 di Bali, Sabtu (20/7/2019).
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan perbedaan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pemilu dengan gelaran pilkada. Perbedaan ini setidaknya membuat pengawas pemilu harus semakin bekerja keras untuk mengulang sukses pengawasan Pemilu 2019.
Dia menuturkan, dalam pemilu kewenangan Bawaslu sangat lengkap. Ada kewenangan penyelesaian proses, sengketa maupun penanganan administrasi yang diberikan oleh UU 7/2017. Namun dalam pilkada, lantaran merujuk UU 10/2016, kewenangan Bawaslu banyak berbeda.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) untuk meningkatkan kualitas pengelolan keuangan. Dia tak ingin ada permasalahan pengelolaan keuangan 'melempem', padahal kinerja pengawasan di Pemilu 2019 sudah apik.
"Pengawasan kita sudah baik, tapi kami tidak ingin pengelolaan keuangan ada persoalan," ujar Abhan dalam Rakor Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bagi Bawaslu Kabupaten Kota di Padang, Jumat (19/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Riau menghadirkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis guna membeberkan fakta. Anggota Bawaslu Bengkalis, Hary Rubianto memberikan keterangan terkait rekomendasi pengawas saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, ini terkait persoalan mengenai ada keberatan dari pihak pemohon dari Partai Nasdem. Di mana, pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang khususnya berkenaan di tujuh TPS.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 harus memperhatikan kesiapan sengketa. Dia memprediksi, Bawaslu bakal ‘panen’ sengketa pada masa pencalonan.
Hal tersebut disampaikan Bagja dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 didepan Bawaslu Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (18/07/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Koordintor Divisi Hukum Bawaslu Bengkulu Dodi Herwansyah memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) terhadap gugatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemohon melaporkan dugaan delapan orang pemilih tambahan (DPTb) yang tidak dapat menunjukkan formulir model A5 di TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Bali, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan dukungan rencana penulisan buku oleh mantan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri (LN). Dia pun mengeluarkan ide-ide dan tujuan penulisan buku guna mengevaluasi teknis dan rekomendasi penyelenggaraan pemilu di LN.
"Terkait penyusunan buku ini, saya berharap dan yakin kepala sekretariat dan staf pengelola keuangan Panwaslu Luar Negeri memiliki ide-ide untuk dituliskan di dalam buku," ujarnya di Bali, Kamis (18/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Ketua Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel) Iin Irwanto memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) atas permohonan yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait adanya selisih suara dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di daerah pemilihan (dapil) Sumsel II.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid angkat suara terkait perkara sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019. Dalam hal ini, calon anggota DPD RI Evi Apita Maya yang diduga mengedit fotonya secara berlebihan dilaporkan pesaingnya Farouk Muhammad yang membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, tujuan rekonsiliasi data keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan pengawas luar negeri agar tata kelola keuangan baik dan benar. "Saya selalu mengatakan di mana pun harus baik dan benar. Karena baik dan benar itu bernilai sempurna," sebutnya di Bali, Kamis (18/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu didorong melakukan judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, kewenangan Bawaslu banyak memiliki perbedaan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Hal tersebut diungkapkan sejumlah pakar hukum tata negara saat acara Focus Group Discussion (FGD) Analisis Hukum Kewenangan Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pilkada Dari Perspektif UU 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016 di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Papua Barat Rinaldo Parera menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Maybrat di Papua Barat telah mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang perolehan suara calon angota DPRD kabupaten dan DPRD provinsi dengan rekomendasi Nomor 270/BAWASLU.MBT/IV/2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua Srikandi Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Rahayu Werdiningsih dan Sutrisnowati menyampaikan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) dengan nomor perkara 30-01-15/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu menyatakan, rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Desa Doule Kecamatan Rumbia telah disampaikan Panwaslu Kecamatan saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan. PSU di dua TPS ini telah dilaksanakan pada 27 April 2019.
