close× Call Us
close×

Berita

SKPP Tak Lagi Masuk Prioritas Nasional, Sekjen: Harus Tetap Jadi Program Bawaslu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tetap menjadi program Bawaslu, meskipun tak lagi masuk prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah.

"SKPP merupakan representasi Bawaslu dalam UU Pemilu," ujarnya saat memberikan sambuatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Jakarta, Jumat (21/5/2021) malam.

Rakor Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Afif: Bawaslu akan Rangkul Lembaga
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membumikan pengawasan pemilu partisipatif dengan merangkul kementerian/lembaga melalui kerja sama. Tujuannya agar kementerian/lembaga bisa turut aktif melakukan kerja pengawasan ketika pemilihan tiba, agar demokrasi berjalan semakin baik.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam pidatonya di acara “Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021”, di Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Tingkatkan Indeks Demokrasi, Abhan: Perlu Inovasi Pengawasan Partisipatif
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menaikkan indeks demokrasi seperti mencegah politik uang atau politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilu atau pilkada. Baginya, dibutuhkan inovasi dalam program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Pastisipatif yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional terakhir untuk tahun ini.

Bagja Harap Tahun Depan Divisi Penyelesaian Sengketa Dapat Pelatihan Kompetensi Bersertifikat
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu bisa rigid dalam merancang norma pelatihan kompetensi. Keberadaan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) hasil pengembangan struktur, organisasi, dan tata kerja (SOTK) Bawaslu menurutnya dapat menjadi pelaksana pelatihan dengan 'menelurkan' pelatihan kompetensi bersertifikat mulai tahun depan.

Deklarasi Ikrar PSU Damai, Afif Yakini Dapat Minimalisir Perpecahan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi langkah KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menggelar acara ikrar Pemungutan Suara Ulang (PSU) damai. Menurutnya hal ini baik dilakukan untuk mempererat kesatuan dan meminimalisir perpecahan dalam segala perbedaan.
 
Jelang PSU Pilgub Kalsel 2020, Jajaran Bawaslu Tapin Gelar Simulasi Pengawasan di TPS
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
Tapin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Tapin melakukan simulasi pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Simulasi ini berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) covid-19 serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memahami kerja-kerja pengawasan pemungutan suara dengan baik.
 
Rapat Tripatrit Bersama IFES dan DFA secara Virtual, Bawaslu Sampaikan Persiapan Pemilu 2024
Ditulis oleh : Fernanda pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan rapat tripatrit bersama The Department of Foreign Affairs and Trade dan International Foundation for Electoral System (IFES) secara virtual. Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan persiapan pengawasan Pemilu Serentak 2024 serta melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Bawaslu berkomitmen mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu Hadiri Sidang Pendahuluan PHP Kepala Daerah Pasca-PSU di MK Secara Daring
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar, dan Ratna Dewi Pettalolo menghadiri sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) pascapemungutan suara ulang (PSU) di Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring, Rabu (19/5/2021).

Bawaslu Ajak Kemenag dalam Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus bersiap menghadapi tahapan pemilu 2024. Menyambangi Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (18/5/2021) pimpinan Bawaslu mengajak pelibatan dalam pengawasan partipatif Pemilu 2024.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kemenag, Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja dan Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu La Bayoni diterima langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil beserta jajaran pejabat Kemenag.

Fritz: Perlu Lini Masa Bagian Hukum, Humas, dan Pusdatin Bawaslu se-Indonesia
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan harapan perlunya 'timeline' atau lini masa secara singkat yang harus ditindaklanjuti jajaran Bawaslu se-Indonesia. Khususnya, tambah dia, bagian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) dalam menyambut Pemilu beserta Pilkada tahun 2024.

Pengembangan SIPS, Bagja Minta Data Sengketa 2018 dan 2019 Didigitalisasikan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta data putusan penyelesaian sengketa yang dilakukan Bawaslu baik di daerah maupun pusat pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dimasukkan dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Selain untuk pemberian informasi ke publik, hal inimenurutnya juga bisa berguna bagi kalangan akademisi yang akan melakukan kajian hukum.

Diskusi Bareng Media, Abhan Sebutkan Persiapan Hadapi Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan beberapa persiapan dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. Pertama kata dia, penyelenggara pemilu perlu melakukan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.

"Sinkronisasi ini penting, apalagi pelaksanaan  Pemilu 2024 terdapat pemilihan legislatif, presiden, DPD, dan pilkada," kata Abhan saat berdiskusi dengan media di Gedung Bawaslu,  Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Harmonisasi Rancangan PKPU, Bawaslu Berikan Masukan Penting Agar Norma Sejalan UU
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memberikan masukan atau catatan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Menurutnya, PKPU tersebut harus sejalan dengan undang-undang (UU) sekaligus memberikan kepastian hukum.
 
MoU dengan Baznas, Abhan: Bisa Cegah Zakat untuk Politik Praktis
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan kembali melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bawaslu dengan Badan Amil Zakat Nasional (Bazna) tentang koordinasi dan sinergi dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Menurutnya maksud nota kesepahaman ini sama dengan yang dilakukan pada 2018 lalu.

Bagja dan Fritz Awasi Langsung PSU di Kabupaten Yalimo
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Yalimo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja bersama Fritz Edward Siregar mengawasi langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Provinsi Papua Tahun 2020. PSU dilakukan di dua distrik, masing-masing 76 TPS di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili.