Berita

Teluk Wondama, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengawasi secara langsung gelaran pemungutan suara ulang (PSU) hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020. Didampingi anggota Bawaslu Papua Barat serta jajaran, Fritz turun gunung mengawasi empat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

TPS pertama yang didatangi Fritz yaitu TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior. Kedatangan Fritz bersama rombongan mendapat sambutan dari masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan surat suara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kesekjenan Bawaslu. Pelantikan untuk kelengkapan pengisian struktur organisasi di Bawaslu dilakukan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Gunawan menjelaskan hari ini menjadi bersejarah karena pelantikan dilakukan sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Bawaslu. Dia pun berharap pelantikan ini bisa menjadi hadiah yang berguna bagi Bawaslu di masa yang akan datang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-13 Bawaslu, sejumlah pimpinan lembaga negara mendoakan serta mengharapkan kerja sama dengan Bawaslu semakin menguat. Harapan disematkan dari pimpinan Kepolisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Teluk Wondama, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Teluk Wondama berkaitan dengan persoalan daftar pemilih tetap (DPT), bukan persoalan politik uang atau pengerahan massa.

“Kalau Kita melihat apa dasar MK memutus agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang, maka poinnya adalah masaalah DPT, Bukan karena persoalan money politic atau pengerahan massa,” kata Fritz dihadapan pengawas pemilu Teluk Wondama di Papua Barat, Rabu (7/4/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang perayaan hari kelahiran (harlah) ke-13 Bawaslu, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara memberikan ucapan dan untaian doa. Hampir seluruh ucapan berharap Bawaslu semakin kokoh.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap tidak adalagi disinformasi (penyampaian informasi yang salah dengan sengaja untuk membingungkan orang lain), hoaks, dan ujaran kebencian dalam pelaksanaan pemilihan baik kepala daerah atau pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai lembaga publik yang bersumber dari keuangan negara, Bawaslu menekankan transparansi. Indikatornya pun terlihat dengan berbagai capaian hasil yang sudah ditorehkan Bawaslu selama 13 tahun menjadi lembaga yang permanen.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Perjalanan kewenangan Bawaslu dalam mengawal demokrasi bangsa ini merupakan proses hak dan kekuasaan kelembagaan. Dinamika dan konstelasi bangsa sejak masa orde baru hingga pasca-reformasi sangat mewarnai penguatan kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan terdapat perbedaan penanganan pelanggaran dalam proses pemeriksaan di Bawaslu dengan penanganan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2020 di MK.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu ini menjabarkan alasan pertama yaitu pelapor tidak melengkapi laporan sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil. Menurutnya hal ini bisa dilengkapi saat perkara dibawa ke MK.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-13 Bawaslu, sejumlah kalangan dari pimpinan organisasi massa (ormas) dan pegiat pemilu memberikan dukungan dan ucapan doa.

Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan delapan catatan persoalan pemungutan suara ulang (PSU) yang merupakan amanah putusan Mahkamah Konsitusi (MK).

"Minimal ada delapan catatan kami (Bawaslu) terkait dengan persoalan PSU hasil putusan MK," kata Abhan saat menghadiri agenda FGD Penyusunan Tata Laksana Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Serentak Tahun 2020, Senin (5/4/2021) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PPSU) dilakukan secara mendalam sehingga bisa maksimal. Hal itu menurutnya mengindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekonstruksi kerangka hukum penyelesaian sengketa proses pemilu/pemilihan terkait kewenangan Bawaslu harus sejalan dengan undang-undang pemilihan dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

"Jangan sampai menyimpang dari undang-undang yang menjadi landasan hukum," ucapnya dalam diskusi Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Kewenangan Bawaslu, di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu melakukan evaluasi dalam mempersiapkan penanganan pelanggaran pidana untuk Pemilu 2024. Hal tersebut dia ungkapkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Gakkumdu (Gakkumdu) Bawaslu Sulsel di Makassar, Senin (5/4/2021).