Puadi Yakinkan Mahasiswa Bisa Menjadi Pintu Masuk Penanganan Pelanggaran
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa mengawasi tahapan Pemilu 2024 untuk melaporkan pelanggaran. Dia mengatakan, berdasarkan UU 7 tahun 2017 pasal 454, mahasiswa yang mayoritas sudah memiliki hak pilih, maka mereka bisa menjadi pintu masuk penanganan pelanggaran melalui laporan.

Bawaslu Tak Permasalahkan Rancangan PKPU Percepat Pendaftaran Capres Asal Tak Langgar UU
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan tidak mempermasalahkan atas rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mempercepat jadwal pencalonan peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan tidak melanggar aturan undang-undang (UU).

"Selama itu tidak melanggar UU saya pikir tidak ada masalah. Bagi Bawaslu asal tidak melanggar UU patokannya ya dalam konteks 8 bulan itu," jelasnya dalam diskusi bersama Media di Gedung Media Center DPR RI, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Bagja Harap Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Mampu Buat Keterangan dalam Sidang PHPU di MK
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Cisarua, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap, seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bisa memberikan keterangan yang baik, jika nantinya diminta memberikan keterangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024.

Tekad Wujudkan Pemilu Aman, Bawaslu Terus Kolaborasi dengan Masyarakat
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat untuk menjaga hak pilihnya dalam Pemilu 2024 dengan berkolaborasi bersama Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Tujuannya guna menciptakan pesta demokrasi yang aman dan jauh dari pelanggaran.

"Masyarakat mau jadi penonton atau aktor di pemilu nanti? Kalau mau jadi aktor, ayo bersama Bawaslu jaga hak pilih pemilu," kata Lolly saat menjadi narasumber di Forum Warga Pengawasan Partisipatif bersama sejumlah Organisasi Masyarakat di Bandung, Selasa (19/9/2023).

Diklat Bawaslu Kabupaten/Kota, Bagja Serukan Pengawas Pemilu Tegas Jalankan Tugas
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan pemilu pendaftaran Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyerukan jajaran pengawas pemilu berani dan tegas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

“Sebentar lagi tahapan pendaftaran capres, suasana makin tegang. Jangan takut selama Bawaslu lakukan tugas dan fungsi dengan baik,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2023 - 2028 di Ciawi, Bogor, Senin (18/9/2023) malam.

Bawaslu minta KPU Pastikan Tidak Ada Keterlambatan Logistik di Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi logistik di Pemilu 2024. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya petugas TPS (Tempat Pemilihan Suara) kelelahan hingga meninggal dunia.

Bawaslu Yakin Tiktok 'Gercep' Menurunkan Konten-Konten Hoaks dan Misinformasi Pemilu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meyakini platform digital Tiktok bakal gerak cepat (gercep) dalam menindaklanjuti kajian Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Hal ini usai Bawaslu-Tiktok Indonesia meneken perjanjian kerja sama untuk mewujudkan Pemilu 2024 berintegritas.

Tanda Tangani MoU dengan Tiktok, Bawaslu Dapat Kanal Khusus untuk Lawan Penyebaran Hoaks dan Misinformasi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu-Tiktok Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menciptakan Pemilu 2024 berintegritas, khususnya di media sosial. Salah satu bentuk MoU ini, Bawaslu mendapatkan kanal khusus untuk melawan penyebaran hoaks dan misinformasi pemilu di platform Tiktok.

Lolly Ingin Ada Sinkronisasi Bawaslu dan KPU Terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginginkan KPU agar ada sinkronisasi pemahaman dengan Bawaslu, terhadap draft PKPU terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024. Langkah ini dirasa perlu agar tidak ada lagi kendala terulang, serta tidak terprediksi.

"Forum temu gagasan dan informasi terkait pungut hitung ini sangat penting. Maka kita harus maka mendengarkan pandangan KPU," kata Lolly saat memimpin Rapat Persiapan dan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu bersama jajaran, Senin (18/9/2023).

Bawaslu Ingin Mahasiswa Ikut Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap mahasiswa ikut melakukan sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu dah pemilihan. Penyebaran informasi yang masif akan memperkecil ruang gerak peserta pemilu yang ingin melakukan kecurangan.

"Bawaslu membutuhkan peran dari mahasiswa dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan baik, tetapi juga memastikan keadilan pemilu tetap terjaga," katanya saat Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, di Kantor Bawaslu Jakarta Utara, Jumat, (15/9/2023).

Evaluasi Perekrutan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Herwyn Minta Masukan Perbaikan yang Tertib Administrasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :



Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta catatan evaluasi proses perekrutan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar serentak seluruh Indonesia. Dia berharap adanya perbaikan di masa mendatang mulai dari jadwal, pembentuk tim seleksi (timsel), hingga proses tahapan perekrutan hingga terlantik yang tertib administrasi.

Audiensi DPRD DIY, Bawaslu Ingatkan Jangan Langgar Aturan Kampanye
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jendral Bawaslu Ichsan Fuady ingatkan agar rambu-rambu kampanye tidak dilanggar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewah Yogyakarta.

“Sosialisasi dilakukan sampai 28 November 2023, setelah itu tahapan kampanye jangan sampai ada menyalahin aturan yang berlaku,” ungkap Ichsan Fuady dalam Audiensi DPRD DIY di lantai 5 kantor Bawaslu, Jakarta hari Jumat (15/9/2023).

Sidang DCS Bacaleg DPD RI, Bawaslu Putuskan KPU Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (terlapor) dengan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. Putusan dengan nomor laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2023 disampaikan berdasarkan hasil Pleno Bawaslu.

Atas hal itu, Bagja menyebutkan untuk terlapor (KPU) dapat memperbaiki penyusunan nomor urut Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam Pemilu 2024.

Bawaslu Minta Kominfo Bantu Tangkal Konten Internet Hoaks dan Disinformasi dengan Cepat
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bisa bekerjasama secara cepat untuk menangkal konten hoaks dan disinformasi. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melihat, dalam dunia media sosial, semua informasi akan serba cepat meluas ke masyarakat.

Maka dari itu, Herwyn memandang, pencegahan menjadi bagian dari komitmen bersama antar-stakeholder sehingga pemilu dapat terselenggara dengan baik. Sebelumnya diketahui Bawaslu telah melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman dengan Kominfo terkait dengan Pemilu 2024.

Uji Publik Rancangan Peraturan KPI, Bawaslu Harap Pemberitaan Kampanye Tidak Ada Unsur Fitnah dan Penghinaan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2024 tidak ada unsur fitnah, dan penghinaan terhadap agama. Ini agar media penyiaran dapat menjadi rujukan pemberitaan, baik di media sosial dan masyarakat.