Palangka Raya, Bawaslu – Tahapan Pilkada serentak 2015 sudah dimulai, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah belum mendapat anggaran yang cukup untuk pengawasan pemilu. Oleh karena itu, rencananya dalam revisi nanti, tambahan anggaran akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebab, tidak ada tahapan rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kedudukan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum yaitu sama-sama penyelenggara pemilu, secara normatif KPU menyelenggarakan secara teknis dan Bawaslu mengawasi semua proses pemilu supaya berjalan secara demokratis dan sukses sesuai perundang-undangan, ini disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak saat audiensi dengan Jejaring Masyarakat Relawan Indonnesia (JEMARI) di Kantor Bawaslu, Selasa (5/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dasar hukum pelaksanaan Pilkada tercantum pada Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Undang-undang ini menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan Pilkada Serentak nanti, kata Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron saat menjadi narasumber rapat koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Balai Kartini Jakarta, Senin (4/5).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu yang telah menyerahkan Arsip Statis Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada ANRI pada Jumat (8/5). Menurut Mustari dalam melaksanakan tugas pengawasannya serta mengelola arsip pemilu, Bawaslu telah menjaga sekaligus merawat demokrasi Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Perhelatan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 lalu meninggalkan catatan sejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Melantik 39 Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten dan Kota untuk Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak, 9 Desember Mendatang. Kamis,(7/5).
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang dilakukannya Pilkada serentak 2015, proses pelantikan Panwaslu terus dilakukan. Kendati sejumlah para Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah dilantik, para pengawas ini dituntut untuk mengetahui aturan yang menjadi pegangan seorang pengawas dalam melakukan tugasnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Masih adanya persoalan anggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) di sejumlah daerah, memunculkan wacana agar jadwal pilkada ditinjau kembali. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad berharap jadwal pilkada serentak 2015 yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015, tidak diundur.
“Insya Allah Bawaslu RI dan KPU tidak akan memundurkan jadwal,” ujar Muhammad di Jakarta, akhir pekan lalu.
Palu, Bawaslu Sulteng – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melantik 39 anggota Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Desember 2015 mendatang, Kamis (7/5). Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dan Gubernur Sulteng H Longki Djanggola.
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Penyelenggara terus mensosialisasikan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2015 di beberapa daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan bentuk sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang bertujuan mencegah potensi pelanggaran pemilu secara massif.
