Sampang, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Moch. Afifuddin bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan pemungutan suara ulang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Semua proses, kata Afif, menjadi fokus pengawasan Bawaslu, baik sebelum hari H maupun pada hari H. “Semuanya kami awasi, dari pembukaan sampai penghitungan dan rekapitulasi nani,” ujarnya.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur akan digelar pada tanggal 27 Oktober 2018, sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pilkada sampang harus diulang.
Dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Surabaya, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan konsolidasi menjelang pengawasan PSU Kabupaten Sampang. Rapat konsolidasi ini melibatkan seluruh koordinator divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Abhan mengajak semua pihak terutama peserta Pemilu 2019 untuk dapat memberikan pendidikan politik yang positif terhadap masyarakat selaku pemilih. Semua pihak harus sejalan dalam menyuguhkan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Masyarakat ini ujung tombak dalam mensukseskan Pemilu. Jadi, harus didorong supaya menjadi pemilih yang cerdas dan berdaulat. Berikan mereka pendidikan politik yang positif,” kata Abhan dalam Rakornas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tentang Pemilu, di Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, peserta Pemilu beserta tim kampanye harus memahami metode kampanye dan waktu yang dibolehkan kampanye. Peserta Pemilu belum diperbolehkan untuk kampanye melalui media massa dan rapat umum hingga 24 Maret 2019 mendatang.
Abhan menjelaskan, dalam kampanye terdapat istilah citra diri. Citra diri dalam pemilihan legislatif berarti menampilkan logo, gambar, dan nomor urut. Sedangkan citra diri peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu gambar pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan harus bersikap netral dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana Pemilu.
Medan, Badan Pengawas Pemilu - Pada tahap simulasi calon tunggal, Bawaslu mencatat tidak adanya informasi bagi pemilih di TPS ketika kotak kosong mendapatkan suara lebih besar dari calon tunggal. Padahal dalam konteks calon tunggal, informasi yang tidak memadai bagi pemilih berpotensi mempengaruhi preferensi pemilih di TPS. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak 2015 - 2018 di Medan, Selasa (23/10/2018).
Tanjung Pandan, Badan Pengawas Pemilu – Untuk meningkatkan transparansi Pemilu 2019 , salinan Formulir C-1 yang berisi data hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat digandakan oleh peserta pemilu di kantor Bawaslu kabupten/kota. “Jadi C-1 tidak menjadi barang mahal lagi seperti Pemilu 2014, kami akan buka seluas-luasnya,” ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, Senin (22/10/2018) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pentingnya peningkatan kesadaran politik masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019. Hal itu lantaran pemilu merupakan bagian penting dalam proses membangun peradaban bangsa.
Tarakan, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan maksimal pada setiap tahapan Pemilu. Terlebih pada Pemilu 2019 yang berpotensi adanya keterlibatan ASN yang cukup tinggi karena calon petahana ikut berkompetisi pada Pemilu 2019.
Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar memantau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Pelaksanaan PSU sebagai tindaklanjut dari Keputusan MK terkait Pelanggaran Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten TTS.
Fritz mengatakan, Bawaslu perketat pengawasan PSU di TTS. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kembali pelanggaran dalam pelaksanan pemungutan maupun penghitungan suara di TTS.
