Berita

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, Bawaslu akan merekrut 805.062 Pengawas TPS yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 Kecamatan dan 83.370 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pengawas TPS paling lambat dibentuk 23 hari menjelang hari pemungutan suara. Menurutnya, merekrut 805.062 orang tentu bukan pekerjaan yang mudah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang dimulainya kampanye rapat umum pada 24 Maret mendatang, Ketua Bawaslu RI, Abhan meminta jajaran pengawas Pemilu daerah memperkuat sinergitas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Persiapan Pengawasan Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 di Jakarta, Jumat (8/2/2019) hingga Minggu (10/2/2019).

Rakernis yang melibatkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia ini untuk mematangkan persiapan pengawasan kampanye rapat umum yang akan dimulai pada 24 Maret mendatang.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyampaikan, menjaga kualitas proses adalah tugas pengawas pemilu.  Pengawas pemilu memastikan proses pemilu berjalan baik dan hasilnya dapat diterima masyarakat. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2019 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, di Makassar, Jumat malam (8/2/2019).

“Semakin berkualitas prosesnya, legitimasi atas hasilnya akan makin baik. Tetapi, kalau kualitas prosesnya jelek, orang akan menyalahinya,” kata Afif.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyampaikan, semakin akurat data pemilih, maka pemilu akan semakin baik. Bawaslu menjadikan akurasi data pemilih sebagai awal identifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Contohnya, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sampang, Madura, beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan dalam Rakornas Dukcapil Tahun 2019 bertema Dukcapil Go-Digital di Makasar, Jumat (8/2/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu kembali mengingatkan TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.  Anggota TNI, Polri serta ASN dituntut menjadi bagian yang tidak terkontaminasi. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan, dalam Rapat Intelijen Tugas Pokok TNI dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2019, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak generasi milenial untuk mengawasi Pemilu 2019. Partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu bisa berupa pemberian informasi awal ketika terjadi pelanggaran.

“Partisipasi generasi milenial bisa berupa turut melaporkan pelanggaran pemilu,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam Talk Show Milenial Memilih di Kantor IDN Times, Palmerah, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah menyandang gelar lembaga yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), tugas selanjutnya bagi Bawaslu adalah merapikan kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru berumur enam bulan sebagai lembaga permanen tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa penataan kehumasan. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam diskusi Pembukaan Rapat Koordinasi Kehumasan 2019 di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengharapkan proaktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu yang diharapkan Bawaslu yaitu masyarakat selalu berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi pelanggaran Pemilu oleh peserta Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu, KPU dan Kemkominfo melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi tentang Manajemen dan Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hall Basket GBK, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Nota Kesepakatan Aksi tersebut dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi Para Pihak guna mempercepat penanganan dan pengawasan konten internet dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pada Pemilu sebelumnya, capaian 30% keterwakilan perempuan belum bisa diwujudkan sehingga hal ini masih menjadi “Pekerjaan Rumah (PR)” semua pihak.

Menurut Dewi, regulasi yang menjamin partisipasi politik perempuan sudah ada. Bahkan sekarang ini gerakan-gerakan advokasi perempuan sudah sangat sistematis, terstruktur, dan masif untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menargetkan untuk  mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, selain menyukseskan Pemilu, Bawaslu juga berkewajiban menjaga akuntabilitas dalam mengelola keuangan Negara.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta Bawaslu Kabupaten/Kota jeli dalam memahami pokok persoalan sengketa sehingga mampu memahami akar permasalahan dan dapat menuangkannya ke dalam amar putusan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (29/1/2019).

Bangkalan, Badan Pengawas Pemilu - Keberadaan Panwascam dalam Pemilu 2019 sangat diperhitungkan karena telah memberikan semangat pengawasan di Indonesia. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, Panwascam merupakan kendali vertikal ke bawah dalam tugas pengawasan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Panwascam dan Sekretariatan Bawaslu se-Kabupaten Bangkalan, di Bangkalan, Selasa (29/1/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, netralitas TNI, Polri dan ASN menjadi harga mati demi terselenggaranya Pemilu serentak 2019 secara demokratis.

“Untuk mewujudkan Pemilu 2019 secara damai dan sukses, saya rasa netralitas TNI, Polri dan ASN sangat dibutuhkan. Netralitas TNI, Polri, dan ASN mnjadi harga mati,” sambung Abhan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri terkait Persiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Jakarta, Selasa (29/01/2019).