Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sebagai salah satu badan penyelenggara Pemilu, Bawaslu turut serta mendeklarasikan Pemilu Beretika yang digagas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di kawasan Car Free Day MH Thamrin Jakarta, Minggu (7/4/2019). Ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu menjaga etika penyelenggara Pemilu guna mewujudkan Pemilu yang bermartabat. 

Adapun poin yang dideklarasikan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, serta pemilih tersebut, yakni:

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tiga hari masa tenang jelang pencoblosan dan penghitungan suara Pemilu 2019 akan dimanfaatkan Bawaslu melakukan patroli pengawasan. Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menuturkan, dalam patroli pengawasan di Hari tenang, Bawaslu akan libatkan stakeholders setempat.

Riyadh, Arab Saudi, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Riyadh Unsil Habieb Mansur, melantik lima Petugas Pengawas Pemilu Kotak Suara Keliling (KSK) wilayah kerja PPLN Riyadh, Arab Saudi, Jumat (5/4/2019), di Gedung Serba Guna KBRI Riyadh.

Dalam sambutannya Unsil menegaskan, tugas pengawasan Pemilu ini hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin dan penuh semangat demi terselenggaranya Pemilu di wilayah Riyadh dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menanggapi adanya temuan PPATK terkait potensi transaksi politik uang jelang pemungutan suara, Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, Bawaslu akan menindaklanjuti segala laporan dugaan pelanggaran, termasuk segala bentuk transaksi politik uang.

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Ketua Bawaslu RI Abhan memimpin apel siaga pengawasan Pemilu 2019 di Anyer Banten, Jumat (05/04/2019). Dalam pidatonya, Abhan mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai pengawas Pemilu.

“Pesan saya agar selalu menjaga integritas kita sebagai pengawas pemilu. Jangan mudah diintervensi oleh pihak dan kubu manapun. Pengawas harus tegak lurus. Jangan mudah tergoda oleh imbalan apapun,”tegas Abhan dihadapan seluruh pengawas pemilu kecamatan se-Provinsi Banten.

Bungo, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, sukses tidaknya Pemilu ditentukan oleh tiga elemen utama yaitu penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu, dan masyarakat. Ketiga elemen ini harus satu tujuan bersama, yakni mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Pertama, jelas Abhan, elemen penyelenggara Pemilu yang harus bertindak adil dan objektif. Penyelenggara pemilu harus berintegritas karena integritas adalah harga mati.

Bungo, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Abhan meresmikan Kantor Bawaslu Kabupaten Bungo, Rabu (3/4/2019). Peresmian ini dihadiri Bupati Kabupaten Bungo, Ketua dan Anggota Bawaslu Jambi, Ketua dan Anggota Bawaslu Bungo, Wakil Ketua DPRD Bungo, KPU Kabupaten Bungo, Unsur Forkompinda dan undangan lainnya serta seluruh unsur Bawaslu Bungo mulai tingkat Kecamatan sampai tingkat TPS.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, seberapa banyak pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu, kesolidan dan kerjasama yang utuh tetap paling utama.

“Bawaslu menilai, seberapa banyak pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani, tetap yang utama kerjasama dan kesolidan team sebagai Sentra Gakkumdu, bukan sebagai team dimasing-masing Instansi” kata Dewi dalam Rakor Sentra Gakkumdu, di Batam, Selasa (02/04/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, sasaran utama politik uang adalah kaum perempuan. Karena itu, Bawaslu mengajak para perempuan gencar mendorong gerakan perempuan tolak politik uang. Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu, Mengawal Profesionalisme Hakim dalam Proses Peradilan Pemilu, di komplek parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Bawaslu, lanjut Dewi, sudah mendesain kegiatan untuk mencegah beredarnya uang di hari tenang.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ahli hukum pidana akan dilibatkan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Peran ahli hukum pidana sangat diperlukan ketika adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 1 April 2019, Bawaslu menangani sebanyak 6.649 temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Dari total pelanggaran tersebut, sebanyak 548 merupakan pelanggaran pidana Pemilu.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, dari 548 pelanggaran pidana yang ditangani Bawaslu, 66 yang sudah sampai pada pemeriksaan di pengadilan dan sudah ada putusan inkracht.

Tidore, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kota Tidore kembali melakukan patroli pengawasan di masa tenang secara bergantian.  Hal itu untuk mencegah praktik politik uang yang kerap dilakukan di masa tenang. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mewanti-wanti akan adanya ruang untuk pelanggaran pemilu. Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Bagi Panwascam se-Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kota Tidore, Maluku Utara, Senin (1/4/2019).

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus memantapkan kesiapan seluruh jajaran pengawas pemilu jelang pelaksanaan tahapan pemilu paling krusial yakni pemungutan dan penghitungan suara. Kesiapan seluruh jajaran pengawas dinilai akan ikut memberi andil terhadap kualitas pelaksanaan tahapan tersebut.

Tanjung Balai Karimun, Badan Pengawas Pemilu – Kampung pengawasan partisifatif pemilu merupakan bentuk partisipasi masyarakat membangun pemilu yang bersih dan berkualitas. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyatakan, pengawasan pemilu hendaknya dilakukan oleh seluruh masyarakat.

Palu, Badan Pengawas Pemilu – 18 hari jelang pemungutan suara, sebagian besar partai politik (parpol) belum bisa menyediakan saksi yang nanti akan bertugas di TPS.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, berdasarkan data yang Bawaslu miliki, melalui surat permintaan kepada parpol, sebagian besar parpol-parpol itu belum bisa menyediakan saksi dengan jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia, bahkan persentasenya masih di bawah 50%. Padahal UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melatih saksi parpol.