Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang baru diluncurkan Bawaslu memiliki keunggulan dibandingkan versi sebelumnya. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, SIPS kini sudah bisa diakses hingga kabupaten/kota.

Untuk diketahui, SIPS telah digunakan sebelumnya untuk Pemilu 2019 guna mempermudah permohonan sengketa. "SIPS yang terdahulu terbatas (tingkat) provinsi. Tahun ini terbuka untuk (tingkat) kabupaten/kota," jelasnya saat peluncuran SIPS di Jakarta, Selasa (17/12/2019) malam.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abha berharap, tidak banyak lembaga yang menangani penegakan hukum pidana pemilu. Hal ini menurutnya guna memberikan kepastian keadilan pemilu.

Dia menjabarkan, saat ini berbagai berbagai instansi menangani penegakan hukum pemilu. Dia nenunjuk dari peradilan umum seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Ada pula Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) untuk mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu. Aplikasi berbasis digital ini pun telah siap digunakan para pencari keadilan pemilu dalam ajang Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, SIPS ini lahir atas minimnya waktu pencari keadilan pemilu yang ingin mengajukan sengketa ke Bawaslu. Menurutnya, UU hanya memberikan waktu tiga hari setelah objek sengketa diketahui untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, siap menerima para pemenang Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2019. Gunawan percaya bahwa setiap pemenang siap bekerja di Bawaslu.

"Saya janji, juara I, II, dan III bisa bekerja di Bawaslu," katanya saat malam puncak final debat di Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Salah satu juri Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia, Kaka Suminta meyakini, masa depan Indonesia tidak akan hancur. Hal ini dalam menjawab soal wacana pesimisme yang mengkhawatirkan masa depan Indonesia akan hilang.

Blitar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengibaratkan pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu selayaknya permainan sepak bola.

Afif mengatakan setidaknya ada dua prinsip yang ditekankan dalam sepak bola yang mirip dengan pengawasan pemilu. "Pertama, walau sama-sama memiliki gaya permainan berbeda, namun aturan yang disepakati para pihak tetap sama," sebutnya saat membuka acara Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Blitar, Jawa Timur, Senin (16/12/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Universitas Andalas (Unand) Padang menjuarai Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia yang digelar Bawaslu. Unand berhasil menandingi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam laga grand final yang berlangsung di Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.

Kemudian, Universitas Hasanuddin (Unhas) keluar sebagai juara ketiga setelah berdebat melawan Universitas Sam Ratulangi Manado.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, mahasiswa peserta Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu 2019 mengajarkan untuk menjaga persatuan dalam perbedaan. Menurutnya, peserta lomba bisa bersahabat dengan lawan debat yang jelas-jelas berbeda pendapat saat kompetisi berlangsung.

"Saya dengar peserta selalu mengatakan, lawan debat adalah sahabat berpikir," katanya di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaku debat yang dilakukan mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia di luar ekspektasi Bawaslu. Pasalnya mahasiswa mampu beragumen dengan sangat baik didukung dengan teori yang relevan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, acara Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se-Indonesia yang diikuti 35 tim memberikan manfaat bagi Bawaslu dan demokrasi Indonesia.

"Peran mahasiswa bisa melahirkan pikiran-pikiran yang cerdas. Banyak manfaat yang kita peroleh terutama ide-ide dan kedewasaan dalam menyampaikan argumen. Ini luar biasa," katanya di Jakarta, Senin (16/12/2019) siang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu siap mendukung penuh penegakan etika penyelenggara pemilu. Menurutnya, Bawaslu tidak akan membela jajaran Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang mendapat hukuman dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami (Bawaslu) tidak akan membela yang melanggar etika pemilu," katanya di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam refleksi akhir tahun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu hadir sebagai bagian dari dari DKPP. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu dan DKPP tidak pernah pisah, melainkan menjalankan amanah UU.

Menurutnya, perpindahan organisasi DKPP dengan Bawaslu merupakan amanah putusan perundangan-undangan. "DKPP dan Bawaslu menyatu karena UU. Sekarang, DKPP akan pindah secara organisasi juga karena UU. Jadi Bawaslu enggak pernah meninggalkan DKPP," ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, budaya Indonesia menjadikan pemilu sebagai ajang menjalin silaturahmi dan kekerabatan. Hal ini menurutnya membuat pemilu menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, polemik mengenai hak bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) masuk dalam salah satu tema acara Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Cibinong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai keterlibatan perempuan dalam demokrasi harus lebih maksimal. Menurutnya, selama ini persentase perempuan di dunia politik maupun pihak penyelenggara pemilu masih kurang terwakili karena keterbatasan yang ada.