Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menegaskan, kepala daerah petahana tidak bisa melakukan mutasi penggantian pejabat daerah dalam masa Pilkada 2020 sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurutnya, saat ini hanya bisa mengisi jabatan yang kosong, bila tidak maka akan ada sanksi menanti.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020 memaksimalkani teknologi informasi dan cara mediasi menghasilkan mufakat. Penggunaan aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) menurutnya dapat menambah kepercayaan publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan akan menaikkan standar kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan sekretariat Bawaslu, agar tidak membebani organisasi. Hal ini diutarakannya usai melantik 27 pejabat administrator di Jakarta hari ini.
Gunawan ingin seluruh pejabat yang dilantik menjadi Kepala Bagian di beberapa provinsi seluruh Indonesia ini, tidak asal pindah saja. Melainkan dia ingin ada pendalaman dalam proses menuju posisi tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA) Supandi menegaskan, hanya empat jenis perkara pilkada atau pemilu yang diterima dan ditangani oleh MA. Selain itu menurutnya diselesaikan Bawaslu.Hal tersebut disampaikannya saat menggelar audiensi bersama Bawaslu di Ruang Pleno MA, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan, tidak akan memberi kompensasi jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat persoalan netralitas. Hal tersebut dia katakan saat pelantikan dan pengambilan sumah calon PNS menjadi PNS Bawaslu angkatan ketiga tahun ajaran 2018.
“Seluruhnya wajib netral. Jaga netralitas Anda semua sebagai penyelenggara pemilu. Kalau terduga intrik politik, saya tidak segan berikan sanksi,” ucapnya di pelataran Gedung Bawaslu Jakarta, Senin (10/2/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melantik sebanyak 263 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bawaslu dari seluruh provinsi se Indonesia. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah atau janji para abdi negara yang berasal dari formasi CPNS tahun 2018 atau angkatan ketiga.
Turut menyaksikan jajaran barunya dilantik Ketua Bawaslu Abhan, serta Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Mochammad Afifuddin. Dalam amanatnya, Abhan berpesan agar para abdi negara tersebut memahai beberapa hal.
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk mengenal peraturan dengan mendapatkan pelatihan berjenjang. Hal ini menurutnya agar Panwascam bisa mengerjakan tugas sesuai koridor dan menjaga integritas dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020.
Dewi mengatakan, kualitas penyelenggara pemilu khususnya Panwascam sangat menentukan kualitas pilkada nanti. Dia beralasan, Panwascam adalah petugas pengawas yang langsung berhadapan dengan tahapan pelaksanaan.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sudah siap memasuki era baru pengawasan pemilu. Secara teknis, Bawaslu sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang memudahkan kerja-kerja organisasi sekretariat, pengawasan, pelaporan, pemauntauan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, semua sistem informasi dan aplikasi itu adalah program modernisasi dan inovasi Bawaslu. Salah satu aplikasi terbaru, yakni aplikasi pelaporan online pengawasan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakinkan, keterlibatan perempuan dalam mengawasi pilkada punya andil besar sehingga perlu diperbanyak. Salah satunya, perempuan dapat berperan membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang.
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, praktik politik uang dan politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi dua hal yang menghambat kualitas demokrasi. Menurutnya, dua hal tersebut masih menjadi musuh demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 karena hanya akan menciptakan rantai korupsi di dalam penyelenggaraan negara.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan ada beberapa tantangan yang akan menguji kesiapan pengawas pemilu atau pilkada. "Pengawas harus bisa menjawab tantangan dengan kinerja yang baik," katanya di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (8/2/2020).
Sentani, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan berbagai perbedaan penyelesaian sengketa untuk pemilu dan pilkada. Menurutnya, Bawaslu akan memperbarui prinsip penyelesaian sengketa pilkada dalam rumusan musyawarah hasil perpaduan mediasi dan adjudikasi.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Hubungan Lembaga (Hubal) Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang telah terintegrasi JDIH Nasional punya keunggulan. Dia menjabarkan, beberapa keunggulan JDIH tersebut, yaitu dapat menampilkan sejarah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) serta keterkaitannya dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan dengan peraturan di atasnya.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi memudahkan akses informasi publik, Bawaslu meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, Kamis (6/2/2019) malam. Kini, situs JDIH Bawaslu menyediakan berbagai produk hukum, termasuk putusan sengketa Bawaslu yang telah mengalami pengembangan fitur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memberikan catatan penting terhadap rencana penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-Rekap) KPU untuk Pilkada Tahun 2020. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, landasan hukum penerapan e-Rekap dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 harus jelas.
Dia menjelaskan, KPU harus menjabarkan secara rinci proses e-Rekap dalam Peraturan KPU (PKPU) sebagaimana amanat Pasal 111 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
