Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu selalu menggunakan hasil dan rekomendasi Monitoring Evaluasi (Monev) untuk evaluasi, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi. Karena dapat menunjukkan celah dan kekurangan secara jelas.

Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Puadi, pada pembukaan Penyusunan Instrumen dan Pedoman Monitoring Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi tahun 2022, Senin, (15/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pencatutan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU sebagai anggota dan pengurus partai politik (parpol) di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Tindak lanjut tersebut salah satunya berupa imbauan bagi KPU dan jajaran Bawaslu yang namanya dicatut untuk mengajukan keberatan dan permintaan penghapusan data kepada parpol.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap KPU dapat memperluas lagi akun Bawaslu dalam mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam rangka melakukan pengawasan. Hal ini menurutnya penting untuk meningkatkan pengawasan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 di dalam Sipol.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan enam prinsip pembaharuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Perbawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Menurutnya kedua rancangan Perbawaslu pengganti tersebut merupakan penyempurnaan dari Perbawaslu sebelumnya dengan perbaikan pelayanan.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap uji publik terhadap rancangan
Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dua rancangan Perbawaslu yang mengatur penanganan pelanggaran pemilu ini dapat mengakomodir masukan dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga menghadirkan proses pemilu yang lebih baik.

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mulai menyusun naskah pedoman penyusunan Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap naskah tersebut bisa segera selesai karena adanya Panwascam sangat dibutuhkan untuk segera mengawasi tahapan Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi atas proses pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang telah berakhir pada 14 Agustus 2022. Dia meminta semua pihak tetap mengawasi jalannya proses verifikasi administrasi yang berlangsung hingga 11 September 2022.

Meski pendaftaran parpol lancar, Bagja mengingatkan potensi sengketa pasti ada, namun dia berharap tidak sebanyak tahun-tahun pemilu yang lalu. Tim pengawasan Bawaslu pun akan terus siaga melakukan pengawasan secara melekat tahapan verifikasi administrasi.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk pemenuhan Belanja Operasional dan Anggaran Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Tetapi, di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-254/MK.02/ 2022 tanggal 8 Agustus 2022, usulan tambahan anggaran Bawaslu untuk Belanja Operasional belum disetujui.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis kerap menjadi fenomena pada setiap pelaksanaan pemilu. Guna mengoptimalkan pencegahan netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Netralitas ASN (SI-ASN) di Medan, Minggu (14/8/2022).

Kota Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengecek kesiapan jajaran pengawas pemilu yang ada di Kota Bogor  Jawa Barat. Dia mengingatkan agar para pengawas pemilu melakukan pengawasan secara melekat.

"Pengawasan secara melekat harus selalu dilakukan terutama pada tahapan Pemilu yang telah berjalan," serunya di Kantor Bawaslu Kota Bogor, Sabtu (13/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat, mengenai penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol). Bawaslu juga mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memeriksa nama dan nomor induk kependudukan (NIK)-nya.

Buton, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Buton menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buton. Serah terima hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dari Bupati Buton.

Gunawan menyambut baik langkah Pemda Buton yang telah menunaikan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini mewajibkan Pemda untuk memfasilitasi sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengimbau partai politik sediakan kelengkapan dokumen dengan baik sebelum melakukan pendaftaran. Pasalnya, kata dia, saat ini di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya melakukan cek kelengkapan dokumen.

"Kami sudah kirim surat imbauan untuk parpol siapkan pemberkasan dokumen yang dibutuhkan dan yang diatur dalam undang-undang. Kami mendorong mereka siapkan dokumen dengan baik," ungkapnya, Jumat (12/8/2022).