Bedah Buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bagja: Sarana Perlindungan Hak Pilih
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan dua fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu. Pertama, kata dia, sarana perlindungan hak politik untuk dipilih (right to be elected).

Kedua, sambungnya, sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilu. "Kedua sarana ini bertujuan  mewujudkan tujuan hukum pemilu," ungkapnya saat menghadiri bedah buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Pemda Maros Beri Hibah Tanah dan Bangunan, Gunawan: Ini Bentuk Dukungan Kerja Demokrasi
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal Gunawan Suswantoro menerima langsung hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Bawaslu Kabupaten Maros. Menurutnya, Pemda Maros sudah ikut memberikan sumbangsih dalam kerja-kerja demokrasi yang dilakukan Bawaslu.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Maros yang memberikan sebagian aset kepada Bawaslu Kabulaten Maros, ini adalah bentuk sumbangsih kerja demokrasi di Indonesia," ungkap Gunawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Cegah Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Perkuat Sinergi dengan Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, dan KASN
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memperkuat sinergisitas dengan beberapa lembaga negara guna mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Sinergisitas ini dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil  Negara (KASN).

Herwyn Harap Ada Sinkronisasi Pengawasan antara Bawaslu dengan Lembaga Pemantau Pemilu
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap antara Bawaslu dan lembaga pemantau pemilu dapat sinkron dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Selain itu lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pengawasan.

Resmi Jadi Pemantau Pemilu 2024, Netfid Indonesia Fokus Pantau Pembiayaan Politik dan Dana Kampanye
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Netfid Indonesia secara resmi telah menjadi lembaga pemantau pemilu untuk Pemilu 2024. Bawaslu mengakreditasi Netfid Indonesia serta 150 orang anggotanya sebagai pemantau nasional. Netfid Indonesia akan fokus melakukan pemantauan dalam pembiayaan politik dan dana kampanye Pemilu 2024.

Lantik Delapan PAW Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Bagja: Segera Adaptasi dengan Cepat
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik delapan penggantian antar waktu (PAW) Anggota Bawaslu di enam kabupaten/kota. Pacsa pelantikan Bagja berpesan agar delapan Anggota Bawaslu kabupaten dan kota yang baru ini dapat segera menyesuaikan diri di tempat bekerjanya masing-masing.

"Setelah dilantik sudah tidak bisa bersantai-santai lagi pasca dilantik ini. Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Temui kolega yang lainnya dan bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu,” tegas Bagja di Jakarta, Senin (22/08/2022).

Mudahkan Masyarakat, Bawaslu Integrasikan Sistem Layanan
Ditulis oleh : Anonymous pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai kehadiran aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (Sigap Lapor), membantu permudah Bawaslu dalam menjalankan tugas.

"Untuk itu Bawaslu berinisiasi untuk mewujudkan layanan terintegrasi melalui pembangunan sistem terintegrasi," ucapnya dalam Rapat Teknis Pembangunan Sistem Layanan Terintegrasi Bawaslu di Jakarta, Minggu, (21/8/2022) malam.

Herwyn Nilai Batas Usia Panwascam Minimum 25 Tahun Akan Menyulitkan Seleksi
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menilai, batas usia minimal 25 tahun dalam seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) akan menyulitkan Bawaslu dalam menyeleksi calon Panwascam untuk Pemilu 2024. Direncanakan pada September 2022 Bawaslu akan mulai melakukan seleksi.

Herwyn Ingin Pemilu dan Pengelolaan Keuangan Bawaslu Berjalan Sukses
Ditulis oleh : Mustofa pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilu harus dibarengi dengan suksesnya Bawaslu mengelola keuangan. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat.

"Ini harus menjadi sukses kita bersama," kata Herwyn dalam FGD Penyusunan Perubahan Pedoman Pengelolaan Hibah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, (21/8/2022).

Di Subang, Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Buat Keberatan Apabila Namanya Dicatut Parpol
Ditulis oleh : Anonymous pada :

Kabupaten Subang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan kepada pengawas pemilu apabila namanya dicatut partai politik (parpol) dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol), untuk membuat keberatan.

Hadiri Peluncuran Caritau.com, Bagja Imbau Peserta Pemilu Tak Gunakan Politik Identitas
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan Pemilu sudah berjalan sejak 14 Juni lalu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melihat politik identitas masih menjadi polemik dalam pemilu di masyarakat. Dia mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas dalam menjatuhkan kandidat lawan politik.

Bawaslu Masih Temukan Data Bermasalah dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan oleh KPU
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Lolly Suhenty berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Lolly mencontohkan data bermasalah tersebut, orang yang telah meninggal tetapi masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ditemukan juga, lanjut dia, purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil, belum terdata dalam daftar tersebut.

Diskusi dengan Pegiat Pemilu, Lolly Jabarkan Kendala Pengawasan dan Isu Kerja Sama dengan Lembaga Asing
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjabarkan kendala Bawaslu dalam mengawasi tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Dia pun memberikan penjelasan mengenai beberapa pertanyaan dari para aktivis pegiat pemilu.

Refleksi Kemerdekaan sebagai Elan Vital, 123 ASN Bawaslu Dapat Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu merefleksikan semangat kemerdekaan dengan bekerja sepenuh hati. Dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-77 ini, diberikan pula  penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 123 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengabdi dengan kurun waktu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.

Lolly Ajak Disabilitas Cek Hak Pilih Saat Pemutakhiran Data Pemilih
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk mengecek hak pilihnya pada tahapan Pemilu 2014. Seperti yang diketahui pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 akan berlangsung dari 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023.