Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajukan keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional untuk provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Keberatan diajukan lantaran KPU Sultra tidak melaksanakan pemungutan suara ullang (PSU) di 11 TPS dari 73 TPS yang direkomendasikan Bawaslu Sultra. Menurut Fritz, pengajuan keberatan nantinya bakal dituangkan dalam form DD2.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mempertanyakan alasan KPU Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang tidak menjalankan putusan Bawaslu Provinsi Sumsel. Putusan tersebut terkait dengan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan yaitu di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar keberatan tidak dijalankannya pemungutan suara lanjutan (PSL) di 57 TPS yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel). Untuk itu Fritz menuliskan formulir keberatan atau form DD2.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyarankan para saksi dan penyelenggara Pemilu mencocokkan form DB1 (data penghitungan yang dikirimkan tingkat kabupaten/kota) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, beberapa saksi keberatan terhadap DB1 tersebut dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional di KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lantaran tak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 15 TPS, Bawaslu akan mengajukan keberatan atas rekapitulasi suara provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bawaslu berencana membuat formulir DD2 (formulir untuk keberatan di tingkat kabupaten/kota).
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, Bawaslu berencana menyampaikan keberatannya kepada hasil rekapitulasi suara provinsi NTT akibat KPU NTT tidak melakukan PSU di 15 TPS. Menurutnya, alasan keterbatasan waktu dari KPU NTT menjadi tak masuk akal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, tak ada masalah dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini, Bawaslu sendiri masih dalam proses menunggu hasil suara yang berlanjut pengesahan rekapitulasi pada 17 Mei mendatang.
"Ya tidak ada masalah. Nanti menyusul tanggal 17 Mei, masih dalam tenggat waktu itu kan," ucap Abhan di Gedung KPU, jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mempersilakan kedua pihak tim kampanye pemenangan pemilihan presiden (pilpres) membuat laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Menurutnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) bisa membuat laporan sebelum pengesahan resmi oleh KPU.
Abhan mengungkapkan, pada prinsipnya tugas pokok Bawaslu untuk mengkaji dan menindaklanjuti laporan apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Dirinya menyebut, ada dua mekanisme dalam pelaporan pelanggaran atau kecurangan tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU dan Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Alasannya, para penyelenggaraan pemilu bisa melaksanakan pemilu secara sukses, pasca beberapa tempat di Sulteng terkena bencana gempa dan tsunami.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempertanyakan tak dilaksanakannya rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi pada 27 April lalu.
Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tahun 2019 di ruang panel 2, kantor KPU, jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam sidang pendahuluan. Para majelis berkesimpulan tidak cukupnya bukti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rekapitulasi suara nasional untuk provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) disahkan dengan catatan keberatan dari saksi PDI Perjuangan. Bawaslu pusat akan meninjau pengajuan koreksi putusan Bawaslu Kalbar hari ini, bila sudah teregistrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan, menegaskan kerja pengawasan pemilu dilakukan sesuai UU. Hal tersebut ia katakan saat menerima audiensi dari beberapa perwakilan partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan presiden nomor urut dua: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (12/5/2019).
Audiensi ini juga sebagai silaturahmi dan diskusi para pimpinan parpol tersebut dengan jajaran anggota Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua Komisioner Bawaslu: Abhan dan Rahmat Bagja menyambut kedatangan sekaligus Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) untuk melakukan evaluasi penyebab kematian 92 pengawas pemilu yang meninggal.
Abhan mengapresiasi AMP-TKP yang telah banyak melakukan kerja kemanusiaan. Dia menyatakan, Bawaslu akan mendidiskusikan terkait meninggalnya petugas pemilu dalam rapat internal guna menentukan langkah selanjutnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan membahas tindak lanjut dari banyaknya petugas pemilu ad hoc yang menjad korban dalam Pemilu Serentak 2019 lalu.
Hal tersebut ia kemukakan saat audiensi dengan perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang tamu lantai 2, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Bagja menegaskan, Bawaslu akan melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen petugas pemilu ad hoc (KPPS dan PTPS), agar tidak terjadi hal serupa pada pemilu selanjutnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 terkait lembaga hitung cepat atau quick count kembali diselenggarakan. Kali ini, agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait yaitu lembaga survei hitung cepat.
