Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tiga pimpinan Bawaslu; Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono melakukan pendampingan lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mematangkan persiapan pemberian keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) jilid dua di Mahkamah Konstitusi. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pemberian keterangan tertulis tersebut harus lebih baik dibanding PHPU pertama.
Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan pengawas pemilu harus berkaca dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 lalu. Berdasarkan PHPU Pemilu 2024, dia meminta jajaran pengawas untuk perkuat data, fakta, dan kata.
Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi jajaran Bawaslu provinsi Bali yang telah melaksanakan Pemilu 2024 dengan sukses. Sebab, kata dia, pada Pemilu 2024 provinsi Bali tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan saat Pemilu Presiden 2024 Bawaslu tidak dapat akses masuk Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Karena itu, kata dia, Bawaslu tidak dapat mengakses data dan dokumen pencalonan, termasuk memverifikasi ijazah calon presiden dan wakil presiden.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Bawaslu menyampaikan keterangan mengenai pengawasan terhadap keterpenuhan syarat calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan apresiasi yang diberikan MK terhadap Bawaslu sebagai cambuk agar pemberian keterangan saat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) semakin baik lagi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan jajaran Bawaslu daerah harus bersiap melakukan pengawasan tahapan Pilkada Serentak meskipun saat ini masih menyisakan tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi.