kewenangan Bawaslu

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengakui, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020 tidak sekuat Pemilu 2019. Dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan penegakan pelanggaran Pemilu 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat menjadi sesuatu yang bisa dipelajari negara lain di dunia. Sebab tidak hanya langkah penindakan, Bawaslu juga melakukan langkah pencegahan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meluruskan tuduhan yang mengatakan Bawaslu telah melampaui kewenangannya dalam melakukan intervensi terkait putusan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyarankan sebaiknya persoalan pemilu ditangani satu lembaga peradilan saja. Menurut dia, hal ini bertujuan supaya efektif dan tidak menimbulkan putusan berbeda. Sebab, jika putusan antarlembaga berbeda, maka bisa menimbulkan masalah.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, ada beberapa persoalan yang akan dihadapi Bawaslu ke depan pasca Pemilu 2019.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, salah satu catatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak adalah terkait sistem keadilan pemilu  atau electoral justice system.  Menurutnya, dalam pelaksanaan pemilu ke depan, sistem keadilan pemilu harus disederhanakan. 

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan perbedaan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pemilu dengan gelaran pilkada. Perbedaan ini setidaknya membuat pengawas pemilu harus semakin bekerja keras untuk mengulang sukses pengawasan Pemilu 2019.