• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam menguatkan keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk Pilkada Serentak 2020, pimpinan Bawaslu melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Gugus Tugas pengawasan media penyiaran dalam Pilkada Serentak 2020 segera dibentuk.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa untuk Pilkada Serentak 2020.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan, debat kedua antar perguruan tinggi se-Indonesia yang telah direncanakan Bawaslu tidak hanya melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum semata.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana menggelar debat kedua perguruan tinggi pada tahun 2020. Debat kembali digelar setelah suksesnya kompetisi debat tentang Penegakan Hukum Pemilu Antarperguruan Tinggi se-Indonesia pada akhir tahun 2019.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Minggu, 22 Desember 2019 - 22:48 WIB
Dilihat : 1,995 kali

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan enam program Bawaslu dalam meningkatkan kinerja pengawasan. Hal ini menurutnya penting guna terpenuhinya hak pilih warga negara sesuai yang diamanatkan UU.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Minggu, 22 Desember 2019 - 11:12 WIB
Dilihat : 1,798 kali

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah, Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, empat elemen bangsa yang harus berintegritas guna menghasilkan demokrasi berkualitas. Elemen tersebut meliputi regulasi, penyelenggara, peserta pilkada, dan masyakarat.

Ditulis oleh : irwan
pada : Sabtu, 21 Desember 2019 - 15:11 WIB
Dilihat : 4,160 kali

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada tentang sanksi hukum bagi pemberi dan penerima dalam politik uang, Ketua Bawaslu Abhan tak ingin masyarakat menjadi pelaku dan korban.

Ditulis oleh : irwan
pada : Sabtu, 21 Desember 2019 - 10:36 WIB
Dilihat : 1,562 kali

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, jika Pengawas TPS untuk Pilkada Serentak 2020 selesai direkrut, maka harus diberikan bimbingan teknis (bimtek) tentang tugas dan fungsi pengawas TPS minimal dua kali.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 20 Desember 2019 - 15:21 WIB
Dilihat : 936 kali

Binjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyerukan perang terhadap politik uang di hadapan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar. Menurutnya, politik uang merupakan musuh bersama sebab juga menyasar kepada penyelenggara pemilu  atau masyarakat.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Jumat, 20 Desember 2019 - 14:48 WIB
Dilihat : 972 kali

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, pembentukan produk hukum berupa Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Dia mengungkapkan, biasanya pada bulan Desember para pimpinan Bawaslu berkumpul guna membahas dan menetapkan Perbawaslu apa yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 20 Desember 2019 - 13:21 WIB
Dilihat : 172 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan, peran kaum perempuan dalam keterwakilan politik di Indonesia meningkat. Berkaca Pemilu 2019, menurutnya, keterwakilan perempuan dalam pemilu belum mencapai 30% sebagaimana amanat UU.

Padahal, dia meyakini, kehadiran perempuan dalam demokrasi Indonesia sangat spesial. Angka pemilih perempuan secara nasional pada Pemilu 2019 jumlahnya di atas 50%.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 20 Desember 2019 - 12:54 WIB
Dilihat : 193 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak kaum perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi pengawas partisipatif. Ratusan perempuan itu pun menyatakan kesiapan mengawasi serta menyukseskan ajang pemilihan wali kota (Pilwalkot) Makassar tahun 2020.

Ditulis oleh : irwan
pada : Jumat, 20 Desember 2019 - 12:38 WIB
Dilihat : 291 kali

Halmahera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengimbau kepada seluruh partai politik (parpol) untuk mengirimkan bakal calon kepala daerah yang memiliki 'track record' baik dan bersih.

Ditulis oleh : irwan
pada : Jumat, 20 Desember 2019 - 10:19 WIB
Dilihat : 908 kali

Halmahera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meletakkan batu pertama dalam proses pembangunan kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Dirinya berharap dengan adanya kantor baru nanti, kinerja pengawasan pilkada dan pemilu di Halsel jauh lebih maksimal.

Halaman

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PENAMBAHAN DI 27 (DUA PULUH TUJUH) PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap Provinsi” dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau (7) orang serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelur

File Pendukung: 

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslih Aceh

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan(Panwaslih) Aceh, maka Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Aceh berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0718.C/K.BAWASLU/HK.01.01/XII/2017 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslih Aceh.
 
Adapun ketentuan pendaftaran bisa dilihat pada dokumen berikut :
 

Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2023

File Pendukung: 

Pengumuman Hasil Tes Evaluasi Non-PNS Tahun 2017 di Lingkungan Bawaslu RI

Berikut ini Pengumuman hasil Tes Evaluasi Non-PNS di lingkungan Bawaslu RI

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text