• English
  • Bahasa Indonesia

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi, menghimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran, guna mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas, jujur dan adil.

Manggarai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) merupakan garda terdepan kelembagaan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sesuai dengan regulasi.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 4 Februari 2015 - 15:20 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang dilangsungkan dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu pemilu serentak 2019 tidak hanya pada tataran desain pemilu saja, namun proyeksi kedepan untuk menentukan bagaimana tingkatan praktiknya.

Ditulis oleh : falcao
pada : Rabu, 4 Februari 2015 - 14:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 Bawaslu RI. Terhadap anggaran Bawaslu RI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang mendatang.

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 3 Februari 2015 - 18:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak perlu dievaluasi. Pasalnya problematika kerap muncul di balik berlakunya sistem proporsional daftar terbuka tersebut adalah mengakibatkan konflik antar calon anggota legislatif di dalam internal parpol dengan cara membeli dukungan dari para pemilih.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 2 Februari 2015 - 18:02 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai badan publik yang fungsi pokoknya adalah berkaitan dengan penyelenggara negara disebutkan bahwa di dalam Undang – Undang  No.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 2 Februari 2015 - 17:40 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilu -  Pemilu yang demokratis paling tidak harus memiliki 5 pilar diantaranya adalah regulasi yang jelas,  peserta pemilu yang berkompeten, pemilih yang cerdas, penyeleng

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 29 Januari 2015 - 21:15 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz bersama pengurus bersilaturahmi ke Kantor Bawaslu RI. Kedatangan mereka dalam rangka beraudiensi dan berkonsultasi dengan pimpinan Bawaslu terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, Rabu (28/1/2015).

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 26 Januari 2015 - 13:37 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah disetujui oleh DPR. Ini menandakan Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 2015 akan dilaksanakan secara langsung.

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 26 Januari 2015 - 12:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro memimpin Apel Senin minggu ke-IV Bulan Januari, di halaman parkir gedung Bawaslu, (26/1). Dalam pidatonya, Gunawan memberikan beberapa arahan serta motivasi bagi pegawai sekretariat Bawaslu dalam pekerjaan.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 22 Januari 2015 - 21:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI di ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kamis (22/01). Rapat konsultasi tersebut membahas persiapan dan kesiapan rencana Pilkada serentak tahun 2015 dan masukan terkait dengan RUU tentang Perppu Nomor 1 tahun 2014 dan Nomor 2 tahun 2014.

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 22 Januari 2015 - 10:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tim Seleksi Calon Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Utara Bambang Eka Cahya Widodo, Wahidah Suaib, Sulaiman, Anwar Alaydrus, dan Abdul Samad bersama dengan Pimpinan Bawaslu Nasrullah, serta Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan Roy M.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text