Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menaikkan indeks demokrasi seperti mencegah politik uang atau politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilu atau pilkada. Baginya, dibutuhkan inovasi dalam program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Pastisipatif yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional terakhir untuk tahun ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu bisa rigid dalam merancang norma pelatihan kompetensi. Keberadaan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) hasil pengembangan struktur, organisasi, dan tata kerja (SOTK) Bawaslu menurutnya dapat menjadi pelaksana pelatihan dengan 'menelurkan' pelatihan kompetensi bersertifikat mulai tahun depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan rapat tripatrit bersama The Department of Foreign Affairs and Trade dan International Foundation for Electoral System (IFES) secara virtual. Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan persiapan pengawasan Pemilu Serentak 2024 serta melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Bawaslu berkomitmen mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar, dan Ratna Dewi Pettalolo menghadiri sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) pascapemungutan suara ulang (PSU) di Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring, Rabu (19/5/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus bersiap menghadapi tahapan pemilu 2024. Menyambangi Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (18/5/2021) pimpinan Bawaslu mengajak pelibatan dalam pengawasan partipatif Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan harapan perlunya 'timeline' atau lini masa secara singkat yang harus ditindaklanjuti jajaran Bawaslu se-Indonesia. Khususnya, tambah dia, bagian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) dalam menyambut Pemilu beserta Pilkada tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta data putusan penyelesaian sengketa yang dilakukan Bawaslu baik di daerah maupun pusat pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dimasukkan dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Selain untuk pemberian informasi ke publik, hal inimenurutnya juga bisa berguna bagi kalangan akademisi yang akan melakukan kajian hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan beberapa persiapan dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. Pertama kata dia, penyelenggara pemilu perlu melakukan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
 |
Webmail
